Penyelesaian Sengketa pada Hukum Perdata Internasinal (Resume)

Di dalam kontrak internasional tercantum klausula penyelesaian sengketa melalui kesepakatan, apakah ditempuh cara :
1. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut;
2. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan dan forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut;
o Litigasi = pengadilan
o Non litigaasi : arbitrase, negosiasi, konsialisi dan mediasi.

1. Pilihan Hukum (Choice of Law)
Pada prinsipnya para pihak diberi kebebasan menentukan sendiri hukum mana yang berlaku dalam perjanjian sesuai prinsip kebebasan berkontrak. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang mebuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah :
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyeknya dari perbutan hukum yang dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif maka perjaian itu batal demi hukum.
Meskipun demikian batasan yang harus dipahami para pihak dalam berkontrak adalah:
1. tidak melanggar ketertiban umum;
2. hanya di bidang hukum kontrak;
3. tidak boleh mengenai hukum kontrak kerja;
4. tidak boleh mengenai ketentuan hukum publik.
Penempatan klausula pilihan hukum kontrak mempunyai arti penting untuk:
1. sebagai sarana untuk menghindari ketentuan hukum yang memaksa yang tidak efisien
2. untuk meningkatkan persaingan yurisdiksi;
3. memecahkan masalah peraturan berbagai negara.

2. Pilihan forum (choice of jurisdiction)

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka ppara pihak dalam kontrak dapat memilih pengadilan mana seandainya timbul sengketa terhadap kontrak yang bersangkutan yang dapat dilakukan melalui pilihan forum pengadilan dan di luar pengadilan. Pilihan forum yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan dan forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut;
Penyelesaian sengketa yurisdiksi dapat dilakukan dengan cara :
1. Litigasi
2. Non Litigasi

a. Penyelesaian sengketa dengan Litigasi
• Penyelesaian sengketa lewat pengadilan
• Ada sengketa tapi kemudian sengketa tersebut dapat berubah menjadi tidak sengketa atau dengan kata lain orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan bisa saja telah dalam persidangan

b. Penyelesaian sengketa dengan non litigasi
Sudah dibuka kemungkinan oleh hakim pada waktu penyelesaian suatu perkara ke pengadilan. Hanya saja penyelesaian perkara secara alternative yang ditawarkan oleh pihak pengadilan/majelis hakim pada waktu itu masih dalam rangka/ruang lingkup penyelesaian perkara secara litigasi. Salah satunya adalah dengan ARBITRASE.

Arbitrase

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Bentuk arbitrase ada 2 macam, yaitu :
1. Arbitrase institusional :
• arbitrase permanen
• arbitrase melembaga
2. Arbitrase ad hoc :
• Sementara
• Khusus
• valunter = sukarela
Bentuk perjanjian arbitrase ada 2 macam :
• Factum de compromittendo, yaitu suatu bentuk perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak, sebelum adanya sengketa dan klausula dibuat/dicantumkan di dalam perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase selalu didahului dengan perjanjian pokok, tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berjalan, sehingga perjanjian arbitrase disebut perjanjian assesori (perjanjian lanjutan/tambahan)
• Kebalikan dari factum de compromittendo, yaitu Perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi sengketa.

Macam-Macam Lembaga Arbitrase

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977.

Tujuan Pendirian BANI
Untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Prosedur Arbitrase Menurut BANI
Berdasarkan AD dan peraturan prosedur BANI dan UU No. 30 tahun 1999 adalah :
a. Melakukan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register BANI oleh sekretaris.
b. Surat permohonan harus memuat
• Nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak.
• Suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa
• Apa yang dituntut

1. ICC
ICC berkedudukan di Paris yang didirikan atas prakarsa Asosiasi Dagang Internasional. ICC meletakkan dasar penyelesaian sengketa perdagangan bukan hanya dalam konteks ICC (Court of Arbitration), akan tetapi juga dalam konteks konsiliasi yang memiliki rules of conciliation tersendiri. Meskipun ICC bermarkas di Paris, sidang ICC dapat berlangsung dimana saja dalam menerapkan hukum bagi para pihak telah sepakat untuk menggunakan ICC. Badan arbitrase memiliki hukum acara arbitrase tersendiri (rules of arbitration). Badan arbitrase ICC merupakan salah satu lembaga arbitrase yang terkenal dimana setiap tahunnya terdapat hampir 400 kasus/sengketa perdagangan yang diserahkan ke ICC. Oleh karena itu sebagai sebuah badan administratif yang bersifat formal, ICC tidak melaksanakan arbitrase secara tersendiri, akan tetapi mendaftarkan penyelenggaraan arbitrase ke seluruh dunia.
Kasus yang diserahkan melalui ICC akan diadili oleh arbiter dengan mendasarkan pada persoalan (kasus) yang menjadi kewenangan ICC. Dalam hal para pihak yang bersengketa tidak sepakat terhadap beberapa isu (masalah) yang berkembangan dalam penanganan kasus tersebut seperti penetapan tempat, dan lain sebagainya maka ICC memiliki kewenangan untuk menetapkannya.
Konteks keputusan (award) yang dihasilkan, award tersebut harus mendapat persetujuan dari ICC (international court of arbitration) yang memiliki kewenangan untuk membuat modifikasi. Menyangkut pembiayaan akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan merata, dimana sekretariat badan arbitrase akan mensyaratkan pembayaran administrasi dan biaya arbiter. Perhitungan biaya (cost) didasarkan pada jumlah biaya yang telah ditentukan oleh ICC dan jumlah biaya yang disengketakan. Sekretariat mensyaratkan pula biaya deposit sebelum badan arbitrase memulai pekerjaannya. Oleh karena itu, dari segi pembiayaan, cost yang dikeluarkan sangatlah besar.

2. UNCITRAL
(United Nations Commission on International Trade Law)
Saat ini terdapat banyak alternative penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa secara internasional khususnya di bidang perdagangan internasional. Salah satunya adalah The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) yang merupakan badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB. Badan ini dibentuk pada tahun 1966. Pembentukannya didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966.

Tujuannya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif (the progressive harmonization and unification of the law of international trade). UNCITRAL memainkan peranan yang sangat penting terhadap perkembangan alternatif penyelesaian sengketa, dengan partisipasi para alhi internasional dengan latar belakang hukum, ekonomi dan sosial sehingga dapat menciptakan aturan yang dapat digunakan dalam kontrak perdata bila terjadi sengketa, yaitu :
a. UNCITRAL Arbitration Rules 1976 revised in 2010
b. UNCITRAL Conciliation Rules 1980;

Pada dasarnya sifat dari arbitrase dan konsiliasi dalam UNCITRAL ini adalah rahasia dan privat. Memang tidak diperlukan suatu badan yang membimbing arbitrator maupun konsiliator berikutnya karena penyelesaiannya dilakukan per kasus. Tidak diperlukan untuk mempublikasi hasil keputusan atau kesepakatan yang telah tercapai karena perlu melindungi nama baik para pihak dan rahasia-rahasia perdagangan dan informasi yang dimiliki. Kasus-kasus yang pernah menggunakan UNCITRAL RULES sebagai penyelesaian sengketa di antaranya adalah kasus Contract of Work between the Government of the Republic of Indonesia tentang divestasi saham dan juga kasus PT.
Newmont Nusa Tenggara 1986 Kontrak antara PT Newmont Minahasa dan Pemerintah Indonesia 1986 terkait kasus pencemaran lingkungan.
  Bahasa yang digunakan dalam konsiliasi dan arbitrase adalah Bahasa Inggris. Tempat arbitrase adalah di Singapura.

3. ICSID
a. Pengaturan mengenai Dewan Arbitrase ICSID dalam Word Bank Convention meliputi kedudukan Centre, organisasi Centre, panel, status, Immunitas, previlese, yurisdiksi Centre, tata cara pengajuan permohonan, pembentukan tribunal, kewenangan dan fungsi tribunal, putusan arbitrase Centre, pengakuan dan eksekusi putusan.
b. Peranan badan arbitrase ICSID dalam penyelesaian sengketa Internasional terkait penanaman modal sangat diperlukan. Hal ini tampak pada beberapa perundang-undangan nasional, persyaratan penunjukan badan arbitrase ICSID sebagai badan arbitrase yang akan menangani sengketa-sengketa yang timbul dari adanya kontrak penanaman modal asing telah dicantumkan di dalamnya. Kebijaksanaan hukum seperti ini dilakukan oleh Afganistan, Kongo, Niger dan Tunisia. Hal ini juga tampak pada peran yang dimainkan oleh Bank Dunia dalam memberikan bantuan biaya pembangunan proyek di banyak negara. Peran yang dimainkannya yaitu memonitor atau mengawasi kontrak yang dibuat untuk pelaksanaan proyek tersebut. Disini Bank Dunia bisa saja “merekomendasikan” kepada negara-negara yang bersangkutan dalam membuat kontrak-kontraknya dan menggunakan sarana arbutrase ICSID tersebut.
c. Perbedaan arbitrase ICSID dengan lembaga atau badan-badan arbitrase lainnya yaitu:
1. ICSID merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk oleh Konvensi Washington yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1966.
ICSID adalah suatu organisasi yang terkait dengan Bank Dunia.
2. ICSID merupakan suatu perangkat/mekanisme penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, terlepas dari sistem-sistem hukum nasional suatu negara tententu.
3. Dalam konteks ICSID, peranan utama pengadilan nasional adalah menguatkan dan meningkatkan pengakuan atas eksekusi putusan-putusan badan arbitrase ICSID
4. Arbitrase ICSID dimaksudkan untuk menjaga atau memelihara keseimbangan antara kepentingan investor dengan negara penerima modal (host state)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s