Pelaku dan Permasalahan dalam Perdagangan Internasional

 

NAMA : SERE INTAN A.SINAGA

NIM      : 1009112040

MK       : HUKUM DAGANG INTERNASIONAL

 

 

 

 

 

 

  1. A.    PELAKU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 

Subjek hukum dalam perdagangan internasional adalah:[1]

  1. para pelaku (stakeholders) dalam perdagangan internacional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan bdan peradilan; dan
  2. para pelaku (stakeholders) dalam perdagnagan internsional yang mampu dan berwewenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagnagan internasional.

Subjek hukum tersebut adalah:

  1. 1.      Negara

Negara merupakan subjek hukum terpenting dan yang paling sempurna. Mengapa?

a)      Negara satu-satunya subjek yang mempunyai kedaulatan. Maksudnya, negara berwenang membuat hokum (regulator) yang mengikat segala subjek hukum lainnya (individu, perusahaan) lalu mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya termasuk perdagangan di wilayahnya

b)      Negara berperan secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi perdagangan international, misal WTO, UNCTAD, UNCITRAL.

c)      Negara bersama-sama dengan negara lain mengadakan perdagangan international untuk mengatur transaski perdagangan diantara mereka

d)     Negara berperan sebagai subjek hokum dalam posisinya sebagai pedagang.

 

 

 

 

 

  1. 2.      organisasi internasional
    1. a.      Organisasi Internasional AntarPemerintah (Publik)

Dalam perjanjian internasional termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional yang bersangkutan. Dalam kapasitasnya organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan peraturan-peraturan seperti rekomendasi atau guideliness yang lebih banyak ditunjukkan untuk negara. Beberapa organisasi perdagangan international yang sudah ada :

-         UNCITRAL didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI), 12 Desember 1996. Tujuannya untk mendorong harmonisasi dan unifikasi hokum perdagangan internasional secara progress

-         UNCTAD telah melahirkan berbagai kesepakatan internasional di bidang perdagangan, misalnya UN Convention on a Code of Conduct for Liner Conference (1974), GSP (1968), UN Convention Carriage of Goods by Sea (1978)

-         WTO  (diluar keluarga PBB). Organisasi perdagangan internasional yang berpengaruh adalah GATT (1947). Dengan lahirnya WTO hampir semua sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga hak atas kekayaan intelektual menjadi bidang perjanjian WTO.

  1. b.      Organisasi International Nonpemerintah

NGO (Non Governmental Organization atau LSM international) dibentuk oleh pihak swasta atau asosiasi dagang. Peran penting NGO antara lain, ICC (International Chamber of Commerce atau Kamar Dagang International) telah berhasil melahirkan  berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan international. Misalnya, INCOTERMS, Arbitration Rules dan Court of Arbitration, Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (UCP)

 

  1. c.       individu ( Perusahaan atau Bank)

Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individu yang terikat pada aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara untuk memfasilitasi perdagangan international yang dilakkan individu. Dibanding dengan negara atau organisasi internasional, status individu tidaklah terlalu penting karena individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Individu  hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat.  Apabila individu merasa hak-haknya terganggu atau dirugikan, yang dapat ia lakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikannnya ke hadapan badan-badan internasional. Tapi, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja individu dapat mempertahankan hak-haknya dan individu diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada negara berdasarkan Konvensi ICSID.

 

Berdasarkan sumber  lain, dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional dapat di bedakan menjadi beberapa kelompok antara lain :

  1. 1.      kelompok  Eksportir

Sering disebut dengan penjual (seller) atau pensuplai (pemasok) atau supplier, terdiri dari :

  1. a.      Produsen-Eksportir

Para produsen yang sebagaian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negri, pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan.

  1. b.      Confirming House

Perusahan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada diluar negri. Perusahaan asing banyak yang mendirikan kantor cabang atau bekerja sama dengan perusahaan setempat untuk mendirikan anak perusahaan di dalam negri. Kantor cabang atau anak perusahaan yang semacam ini bekerja atas perintas dan untuk kepentingan kantor induknya. Badan usaha semacam ini disebut dengan confirming house. Tugas kantor cabang atau anak perusahaan biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, up grading, dan pengepakan ekspordari komoditi lokal.

  1. Pedagang Ekspor ( Eksport-Merchant )

Badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Eksportir dan diberi kartu Angka Pengenal Ekspor (APE) dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Export Merchant lebih banyak bekerja untuk dan atas kepentingan dari produsen dalam negri yang diwakilinya.

  1. Agen Ekspor ( Eksport-Agent )

Jika hubungan antara Export Merchant dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan bisnis tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini Export Merchant disebut juga sebagai Export Agent.

  1. Wisma Dagang ( Trading House )

Bila suatu perusahaan atau eksportir dapat mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi maka eksportir demikian mendapat status General Exporters. Perusahaan yang telah memiliki status seperti ini sering disebut dengan Wisma Dagang (Trading House) yang dapat mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor perwakitan di pusat-pusat dagang dunia, dan memperoleh fasilitas tertentu dari pemerintah baik dalam bentuk fasilitas perbankan maupun perpajakan.

 

 

  1. 2.      Kelompok Importir

Dalam perdagangan internasional, memikul tanggungjawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan serta resiko manipulasi dan penipuan. Kelompok ini biasanya sering disebut dengan pembeli ( buyer ), yang terdiri dari :

  1. Pengusaha Impor (Import-Merchant)

Lazim disebut dengan Import Merchant adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

 

 

 

  1. Aproved Importer (Approved-Traders)

Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus disistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pulayang dipandang perlu oleh pemerintah.

  1. Importir Terbatas

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN maka pemerintah telah memberi izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak diperdagangkan).Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

  1. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai impotir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang sering disebut dengan Trading House atau Wisma Dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

  1. Sole Agent Importer

Perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia.

 

  1. 3.      Kelompok Indentor

Bilamana kebutuhan atas suatu barang belum dapat dipenuhi dari produksi dlam negri, maka terpangsa diimpor dari luar negri. Di antara barang-barang kebutuhan itu ada yang di impor untuk konsumsi sendiri dan adakalanya untuk dijual kembali. Dalam melakukan pembelian barang terkadang importir atau pembeli membeli langsung ke penjual ataau eksportir tapi terkadang juga pihak pembeli menggunakan pihak ketiga sebagai importir, hal ini karena mereka telah terbiasa dalam mengimpor barang dengan cara memesannya (indent). Para indentor ini pada umumnya terdiri atas :

  1. Para pemakai langsung

Para kontraktor minyak dari Amerika sudah biasa memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negrinya, yang impor untuk kebutuhan konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia.

  1. Para pedagang

Pengusaha toko yang ada di Tanah Abang, para pengelola swalayan, department store biasanya melakukan indent dalam memenuhi kebutuhan barang-barang dagangnya.

  1. Para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah

Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunanserta instansi pemerintahdalam memenuhi kebutuhannya biasanya menempatkan indentpada para importir.

Dalam menyusun dan menandatangani kontrak indentantara indentor dan importir, kedua belah pihak seyogyanya haruslah berhati-hati.Dalam prakteknya tidak jarang kontrak indent dapat membawa kericuhan, dan bahkan seringkali dijadikan alat manipulasi impor, baik oleh indentor maupun importir.

  1. 4.      Kelompok Promosi

Masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipasahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Agar kegiatan perdagangan ekspor impor dapat berjalan dan mendatangkan devisa yang besar bagi negara perlu pula dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut, salah satunya adalah kelompok promosi. Kelompok promosi ini terdiri atas berbagai bagian antara lain :

  1. Kantor Perwakilan dari produsen / eksportir asing di negara konsumen atau importer
  2. Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri dalam dan luar negri
  3. Misi perdagangan dan pameran dagang internasional 9trade fair) yang senantiasa diadakan di pusat perdagangan dunia seperti Jakarta Fair, Tokyo Fair, Hannover Fair dan sebagainya.
  4. Badan Pengembangan Ekspor Nasional ( BPEN )- suatu instansi khusus yang didirikan oleh Departemen Perdagangan untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negri, serta badab usaha lain seperti Indonesian Trade Center yang didirikan disejumlah negara.
  5. Kantor Bank Devisa ( DN/LN )
  6. Atase Perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negri.
  7. Majalah Dagang dan Industri termasuk lembaran buku kuning buku petunjuk telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga.
  8. Brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor termasuk price list yang dikirim dengan cuma-cuma.

 

  1. 5.      Kelompok Pendukung

Walaupun ekspotir maupun importir menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional namun kita tidak dapat mengabaikan peran dari pihak lain yang dapat melancarkan kegiatan eksportir dan importir. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung, yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional. Termasuk dalam kelompok ini antara lain :

 

  1. Badan Usaha Transportasi

Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik darat, laut maupun udara, dengan munculnya jasa pengangkutan yang dikenal dengan istilah freight forwader. Tugas dari badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan sampai membukukan muatan yang diperdagangkan.

  1. Bank Devisa.

Pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan, baik dalam bentuk kredit ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor. Disamping itu bank devisa sangat diperlukan pada pembukaan L/C, penerimaan L/C, penyampaian dokumen-dokumen, maupun pada saat menegosiasi dokumen-dokumen tersebut.

 

 

  1. Maskapai Pelayaran

Perusahaan pelayaran masih memegang peranan yang amat penting dalam pengangkutan barang atau muatan hingga sampai ke tujuan.

  1. Maskapai Asuransi

Resiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir dan importir. Dalamhal ini maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin resiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu.

  1. Kantor Perwakilan atau Kedutaan

Selain untuk membantu promosi, kantor kedutaan di luar negri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti consuler invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu.

  1. Surveyor

Badan ini bertugas sebgai juru periksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan di ekspor atau di impor, di Indonesia perusahaan yang ditunjuk sebagai juru periksa adalah PT. Sucofindo.

  1. Pabean.

Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai pengaman lalulintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean.

 

(sumber : http://nylabintang.wordpress.com/tutorial-3/ekspor-dan import/pelaku-perdagangan-internasional/)

 

 

 

 

 

 

 

  1. B.     PERMASALAHAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

 

 

 

Permasalahan dalam perdagangan internasional dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

  1. 1.      Faktor Eksternal

Masalah yang bersifat eksternal meliputi hal-hal yang terjadi di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor. Masalah tersebut antara lain :       

a)      Kepercayaan antara eksportir importir

Kepercayaan adalah salah satu faktor eksternal yang penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir. Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu resiko bila dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang. Apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran.  Oleh karena itu, sebelum kontrak jual beli diadakan masing-masing pihak harus sudah mengetahui kredibilitas masing-masing. Beberapa cara yang lazim dilakukan untuk mencari kontrak dagang antara lain:

1)      memanfaatkan buku petunjuk perdagangan yang berisi nama, alamat dan jenis usaha

2)      mencari dan mengunjungi perusahaan di negeri lain

3)      meminta bantuan bank di dalam negeri untuk menghubungkan nasbah kedua bank

4)      membaca publikasi dagang dalam dan luar negeri

5)      konsultasi dengan perusahaan dalam bidang yang sama

6)      melalui perwakilan perdagangan

7)      iklan

Pada dasarnya faktor kepercayaan ini lebih dititikberatkan pada kemampuan kedua belah pihak baik eksportir maupun importir dalam menilai kredibilitas masing-masing.

 

b)      Pemasaran

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam masalah ono adalah ke negara mana barng akan dipasarkan untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya. Sebaliknya bagi importir yang penting diketahui adalah dari mana barang-barang tertentu sebaiknya akan diimpor untuk memperoleh kondisi pembayaran yang lebih baik. Dalam hal penetapan harga komoditi ekspor dan konsep pemasarannya, eksportir perlu mengetahui apakah dapat bersaing dalam penjualannya di luar negri, dengan mengetahui informasi mengenai :

1)      ongkos atau biaya barang

2)      sifat dan tingkat persaingan

3)       luas dan sifat permintaan  

Sedangkan penentuan jenis-jenis barang didasarkan pada informasi mengenai :

Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah daya saing, yang meliputi :

1)      peraturan perdagangan negara setempat

2)      pembatasan mutu dan volume barang-barang tertentu

3)      kontinuitas produksi barang

4)      negara tujuan barang-barang ekspor 

Masalah pokok lain dalam hal pemasaran yang sering dihadapi oleh eksportir maupun importir adalah daya saing, yang meliputi : 

1)      daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan 

2)      daya saing dianggap sebagai masalah intern eksportir, padahal sesungguhnya menjadi masalah nasional

3)      saluran pemasaran tidak berkembang di luar negeri

4)      kurangnya pengetahuan akan perluasan pemasaran serta teknik-teknik pemasaran

 

c)      Sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain 

Keinginan Eksportir dan importir untuk mencari, memelihara atau meningkatkan hubungan dagang dengan sesamanya juga tergantung pada kondisi negara kedua pihak yang bersangkutan. Bilamana terdapat pembatasan seperti ketentuan kuota barang dan kuota negara, maka upaya meningkatkan transaksi yang saling menguntungkan tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Upaya yang dapat dilakukan oleh setiap negara adalah dengan meningkatkan hubungan antar negara baik yang bersifat bilateral, multilateral, regional maupun internasional, guna menciptakan suatu turan dalam hal pembatasan barang (kuota) bagi transaksi perdaganga. Hal ini membuktikan bahwa pembatasan terhadap barang-barang yang masuk ke suatu negara serta hubungan antara negara tempat terjadinya perdagangan menjadi faktor penentu kelancaran proses ekspor impor

 

d)      keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional 

Keikutsertaan suatu negara dalam organisasi internasional dimaksudkan untuk mengatur stabilitas harga barang ekspor di pasar internasional. Namun terlepas dari manfaat yang diperoleh dari keanggotaan organisasi tersebut, keanggotaan didalamnya tak jarang merupakan penghambat untuk dapat melakukan tindakan tertentu bagi peningkatan transaksi komoditi yang bersangkutan, seperti contoh ICO dengan kuota kopi, serta penentuan harga yang lebih bersaing yang sering dihadapi anggota-anggota OPEC. 

 

e)      kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internacional

Kemudahan-kemudahan internasional seperti ASEAN Preferential Trading Arrangement yang menyediakan kemudahan trarif sangat berguna bagi pengembangan perdagangan antara negara ASEAN. Kemudahan tarif yang disediakan bersifat timbal balik dan pemanfaatannya dilakukan dengan menerbitkan Formulir C oleh negara asal barang. Juga adanya tax treaty antar negara-negara tersebut.

 

 

  1. 2.      Faktor Internal

Keharusan perusahaan-perusahaan ekspor impor untuk memenuhi persyaratan berusaha adakalanya tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh. Persiapan teknis yang seharusnya telah dilakukan diabaikan karena diburu oleh tujuan yang lebih utama yakni mendapatkan keuntungan yang cepat dan nyata. Masalah yang bersifat internal meliputi hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor. Masalah tersebut antara lain :

a)      Menyangkut persyaratan-persyaratan dasar untuk pelaksanaan transaksi ekspor impor berupa :

1)      status badan hukum perusahaan

2)      adanya izin usaha (SIUP) seta izin ekspor maupun impor (APE,APES,API,APIS,APIT)

3)      kemampuan meyiapkan persyaratan-persyaratan antara lain seprti dokumen penghapalan, realisasi penghapalan serta kejujuran dan kesungguhan berusaha termasuk itikad baik 

Dari sisi eksportir terkadang masalah yang timbul adalah kemampuang yang bersangkutan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan serta itikad baik dan kejujuran untuk mengirimkan barangnya. Perusahaan ekspor impor haruslah menjaga reputasi perusahannya, disamping itu untuk menjamin kelangsungan izin usahanya maka kontinuitas aktivitas–aktivitas transaksinya harus dipertahankan dan ditingkatkan.

 

b)       Kemampuan dan Pemahaman Transaksi Luar Negeri 

Keberhasilan transaksi ekspor impor sangat didukung oleh sejauhmana pengetahuan atau pemahaman eksportir/importir menyangkut dasar-dasar transaksi ekspor impor, tata cara pelaksanaan, pengisian dokumen serta peraturan-peraturan dalam dan luar negri.

 

c)      Pembiayaan

Pembiayaan transaksi merupakan masalah yang penting yang tidak jarang dihadapi oleh para pengusaha eksportir/importir kita. Biasanya masalah yang dihadapi antaralain ketercukupan akan dana, fasilitas pembiayaan dana yang dapat di peroleh serta bagaimana cara memperolehnya. Dalam hal ini para pengusaha harus mampu mengatur keuangannya secara bijak dan mempelajari serta memanfaatkan kemungkinan fasilitas-fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan transaksi-transaksi yanmg dilakukan. Menyangkut bagaimana para eksportir/importir membiayai transaksi perdagangan.

 

d)      Kekurang sempurnaan dalam mempersiapkan barang  

Khusus dalam transaksi ekspor, kurang mampunya eksportir dalam menanggulangi penyiapan barang dapat menimbulkn akibat yang tidak baik bagi kelangsungan hubungan transaksi dengan rekannya di luar negri. Masalah-masalah yang timbul adalah akibat dari hal-hal berikut :

1)       Pengiriman barang terlambat disebabkan oleh kesulitas administrasi dan pengaturan pengangkutan, peraturan-peraturan pemerintad dan sebagainya.

2)       Mutu barang yang tidak dapat dipertahankan sesuai dengan perjanjian

3)       Kelangsungan penyediaan barang sesuai dengan perjanjian tidak dapat dipenuhi.

4)       Pengepakan yang tidak memenuhi syarat

5)       Keterlambatan dalam pengiriman dokumen-dokumen pengapalan.

 

e)      Kebijaksanaan dalam pelaksanaan Ekspor Impor

Kelancaran transaksi ekspor impor sangat tergantung pada peraturan-peraturan yang mendasarinya. Peraturan-peraturan yang apabila sering berubah-ubah dapat membingungkan dan menimbulkan salah pengertian dan kekliruan, baik di pihak pengusaha di dalam negri maupun pengusaha d luar negri. Diperlukan penjelasan yang cukup tentang latar belakang perubahan-perubahan dan tujuannya, sehingga masing-masing pihak memaklumi dan mengetahui aturan main dalam transaksi selanjutnya.

 

(Sumber : http://danaraditya25.blogspot.com/2011/04/hambatan-dalam-perdagangan.html)

 


[1]Huala,2004,  Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: PT.Rajagrafindo, hal 57