Pandangan MK mengenai “Menyimpan Koleksi Pornografi”

Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU No UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimohonkan advokat Farhat Abbas dan LSM Hajar Indonesia. Mahkamah menilai dalil permohonan tidak beralasan hukum. “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK Moh Mahfud MD di ruang sidang Gedung MK Jakarta, Selasa (26/4).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah sebenarnya sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum. Namun, jika pornografi itu hanya untuk diri sendiri -bukan untuk diketahui oleh orang lain-, menurut Mahkamah, tidak melanggar kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum sesuai penjelasan kedua pasal yang diuji.

Kalaupun ada larangan dari agama terhadap kegiatan membuat pornografi untuk diri sendiri, Mahkamah berpendapat itu merupakan tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan. Lain ceritanya, jika koleksi pornografi pribadi lalu disebarkan ke orang lain. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Demi menghormati hak asasi orang lain, setiap orang tidak boleh membuat atau menyimpan koleksi pornografi di luar untuk kepentingan diri sendiri sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, antara kedua pasal dan penjelasannya itu tidak bertentangan, tetapi merupakan pembatasan atau pengecualian. Misalnya, redaksional Pasal 4 ayat (1) itu yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan pornografi, merupakan perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Dalam Penjelasannya kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

“Adapun memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang. Karena itu, dua pasal yang diuji tidak ada persoalan inkonstitusionalitas dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri,” kata hakim konstitusi M Akil Mochtar. “Seharusnya penjelasan kedua pasal itu dijadikan satu norma dengan pasalnya.”

Pertimbangan beda

Meski setuju menolak, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati mengemukakan pertimbangan berbeda (concurring opinion). Ia berpendapat terdapat pertentangan antara rumusan norma dan penjelasannya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Rumusan pasal itu juga bertentangan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No 10 Tahun 2004.

“Kedua pasal dan penjelasannya terdapat perumusan yang tidak tepat dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Selain itu, juga terdapat penambahan norma baru dalam kedua Penjelasan pasal tersebut,” kata Maria.

Maria menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi tidak dapat diuji. Sebab, penjelasan pasal hanya dapat dimaknai jika dihubungkan dengan norma dalam pasalnya. Karena itu, Mahkamah tidak menguji norma dalam pasal Undang-Undang terhadap penjelasan pasalnya, sehingga permohonan pengujian ini ditolak.

Untuk mengingatkan, uji materil Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi ini dimohonkan oleh Farhat Abbas dan Agus Wahid yang mengatasnamakan LSM Hajar Indonesia. Permohonan ini diajukan saat beredarnya kasus video mesum artis dengan tersangka Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Perbuatan ketiga artis itu dinilai bertentangan nilai moral dan agama serta mengancam ketertiban umum.

Namun, Ariel dkk bisa lolos dari jerat UU Pornografi karena adanya rumusan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.”

Sementara, Penjelasan Pasal 6 berbunyi, “Larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.” Ketentuan itu dinilai bertentangan Pasal 28 J ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Faktanya, sebagaimana diketahui bersama, Ariel telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Pentolan grup band Peter Pan dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun.

(sumber : hukumonline.com )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s