Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam Perdagangan Internasional

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Makalah yang berjudul “SAFEGUARD”
Makalah ini berisikan tentang penjelasan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam Perdagangan Internasional, yang tercakup didalamnya yaitu pengertian, dasar hukum, pelaksanaan dan lembaga yang berwewenang dalam menangani tindakan safeguard.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.

Pekanbaru, 23 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 3
2. Rumusan Masalah 4
3. Tujuan dan manfaat 4

BAB II PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindakan Pengamanan (Safeguard) 5
2. Pengaturan Safeguard 7
3. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasional 11
4. Lembaga yang Berwewenang Menangani Tindakan Safeguard 21

BAB III PENUTUP
Kesimpulan 22
DAFTAR PUSTAKA 23

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Organisasi Perdagangan Dunia atau yang lebih dikenal dengan nama the World Trade Organization (WTO) telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu organisasi internasional yang paling penting dan berpengaruh dalam hubungan ekonomi dan pembangunan antar bangsa. Organisasi yang beranggotakan sebagian besar negara di dunia ini berperan dalam mengatur hubungan perdagangan internasional dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dan standard hidup bagi negara-negara anggotanya.

Sistem perdagangan multilateral dalam kerangka hukum WTO mencakup bidang dan kegiatan yang sangat luas dan kompleks, tidak saja substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan barang tetapi juga menjangkau dimensi-dimensi baru seperti perdagangan jasa (services) dan aspek-aspek perdagangan dari hak milik intelektual serta isu perdagangan yang terkait dengan masalah pembangunan dan integrasi negara-negara berkembang ke dalam perdagangan dunia, masalah kelestarian lingkungan dan isu-isu yang sifatnya non-trade atau memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Perdagangan barang telah pula mengalami perkembangan dan pendalaman dalam pengaturannya dalam berbagai sektor atau bidang seperti pertanian, sanitary and pythosanitary, hambatan tehnis terhadap perdagangan, anti-dumping, pengamanan perdagangan (safeguard), subsidi, dan hambatan-hambatan yang bersifat non tariff.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi baik nasional maupun internasional seperti pengaturan dalam hukum perdagangan internasional (international trade law). Oleh karena itu dengan masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi bagi Indonesia, yaitu harus memetuhi seluruh hasil kepakatan dalam forum WTO, serta melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan WTO

Berdasarkan Article XIX GATT 1947 bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan (safeguard) oleh negara-negara anggota WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskrimnatif. Hal ini berarti bahwa tindakan safeguard melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian (injury) yang serius di dalam negeri (negara pengimpor). Dengan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwa negara yang menghadapi negara pengimpor harus diberi kompensasi. Seanjutnya ditentukan pula bahwa remedy yang dikenakan dalam upaya safeguard adalah tarif walaupun pembatasan kuantitatif juga dibolehkan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengamanan perdagangan (safeguard) maka Penulis menyususn makalah ini, semoga bermanfaat bagi pembaca.

2. Rumusan Masalah
a. Pengertian dan Dasar Hukum Tindakan Pengamanan (Safeguard)
b. Pengaturan Safeguard
c. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasional
d. Lembaga yang Berwewenang Menangani Tindakan Safeguard

3. Tujuan dan Manfaat
a. Untuk mengetahui pengertian dan dasar hukum tindakan pengamanan (safeguard)
b. Untuk mengetahui pengaturan safeguard
c. Untuk mengetahui pelaksanaan safeguard dalam perdagangan internasional
d. Untuk mengetahui lembagayang berwewenang dalam menangani tindakan safeguard.
BAB II
PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindakan Pengamanan (Safeguard)

Tindakan pengamanan (Safeguard) merupakan salah satu instrument kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan antidumping dan anti subsidi. Ketiga-tiganya sama-sama diatur dalam WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (injury) terhadap Negara pengimpor.1

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pengamanan (safeguards) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut dapat melakukan penyesuaian struktural.2

Sebuah tindakan pengamanan (safeguard) memiliki beberapa ketentuan khusus yang dapat menentukan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebuah tindakan pengamanan ataukah tidak, Adapun kreteria yang menjadi syarat sahnya tindakan pengamanan tersebut, yaitu:
1) Tindakan tersebut dilakukan pemerintah.
Sesuatu yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan industri lokalnya dari kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang terjadi akibat berlimpahnya produk impor yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini yang mempunyai peran adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk bertindak melakukan pengaman industri dalam negerinya, bukan pelaku usaha langsung yang terlibat dalam melakukan tindakan pengamanan tersebut.

2) Terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
Maksud dari kerugian serius disini adalah kerugian nyata yang diderita oleh industri dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kerugian serius adalah ancaman terjadinya kerugian serius yang akan diderita dalam waktu dekat oleh industri dalam negeri yang diakibatkan melonjaknya impor dari luar.3
3) Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi atau memulihkan industri dalam negeri.
4) Terdapat barang sejenis.
Barang sejenis adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang terselidik atau barang yang memiliki karakteristik fisik, tehnik, atau kimiawi menyerupai barang terselidik dimaksud.
5) Terdapat barang yang secara langsung bersaing
Barang yang secara langsung bersaing adalah barang produksi dalam negeri yang merupakan barang sejenis atau substitusi barang terselidik.

Pengaturan safeguard mengacu pada Article XIX GATT (Emergency Action on Imports of Particular Products) sebagaimana disempurnakan dengan Agreement on Safeguard 1994. Tindakan pengamanan (safeguard) juga diatur dalam sistem hukum Indonesia yaitu dalam Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards).

1 Sood, Muhammad. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
2 Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards).
3 Lihat Pasal 1 Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

2. Pengaturan Safeguard

a. Sebelum Perundingan Uruguay Round
Berdasarkan Article XIX GATT 1947 bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan (safeguard) oleh negara-negara anggota WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskrimnatif. Hal ini berarti bahwa tindakan safeguard melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimbulkan kerugian (injury) yang serius di dalam negeri (negara pengimpor). Dengan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. Selain itu, syarat lain adalah bahwa negara yang menghadapi negara pengimpor harus diberi kompensasi. Selanjutnya ditentukan pula bahwa remedy yang dikenakan dalam upaya safeguard adalah tarif walaupun pembatasan kuantitatif juga dibolehkan.

b. Pasca Perundingan Uruguay Round
1) Pertemuan Punta del Este (Uruguay) 1986-1988
Dengan dilaksanakan perundingan safeguard di Punta del Este (Uruguay) yang menyempurnakan ketentuan Article XIX GATT bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian yang komprehensif yang pada gilirannya akan menyempurnakan aturan main sistem perdagangan multilateral. Selanjutnya dapat dicatat bahwa Deklarasi Punta del Este juga menetapkan agar perjanjian dapat dicapai dalam negosiasi mengenai safeguard harus berdasarkan pada prinsip dasar dari GATT yang dalam hal ini menyangkut prinsip non diskriminasi (Most Favoured nation principles).

Prinsip Non Diskriminasi adalah prinsip utama yang menjadi dasar GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa perdagangan internasional antara anggota GATT harus dilaksanakan secara non diskriminatif. Yaitu untuk memperlakukan produk impor dan produk lokal secara sama dan most-favoured nation untuk menerapkan tarif yang sama untuk setiap barang impor. GATT juga mengurus hambatan-hambatan non tarif yang diterapkan sebagai proteksi, contohnya adalah standar ramah lingkungan. Namun beberapa prinsip dalam GATT tidak mudah untuk diikuti karena dalam banyak hal perlu adanya perubahan pada kebijakan nasional untuk menerapkannya. Selain itu tidak mudah untuk menerapkan prinsip dan perlakuan yang sama kepada negara yang tidak sejajar. Kesulitan untuk mengikuti prinsip dan aturan GATT terutama dialami oleh negara berkembang.

Selama proses perundingan pertama dari tahun 1986 sampai 1988 di Punta del Este, perundingan di bidang safeguard merupakan perundingan yang paling sulit dan berlarut-larut. Menurut HS Kartadjoemena, permasalahan utama yang dihadapi para perunding adalah begaimana merumuskan suatu bentuk persetujuan tetang safeguards yang memuat semua unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam mandat deklarasi. Dari semua unsur tersebut penerapan prinsip non diskriminasi khususnya MFN merupakan masalah utama yang paling banyak menimbulkan pertentangan khususnya antara negara maju dan negara berkembang.

2) Siding Mid-Term review Montreal (Canada) 1988
Pada sidang Mid-Term Review di Montreal 1988 di Montreal, para menteri hanya memberikan petunjuk mengenai langka-langka perundingan safeguard yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari persetujuan umum yang bertujuan untuk mengembang-kan pengawasan safeguard dengan melakukan tindakan pembatasan serta selalu melakukan kontrol. Para menteri juga mengakui bahwa melalui persetujuan tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting untuk memperkuatkan sistem GATT dalam rangka mengembangkan negosiasi perdagangan secara multilateral (Multilateral Trade Negotiation).

3) Sidang Tingkat Menteri di Brussels (Swedia) Desember 1990

Selanjutnya pada sidang tingkat Menteri di Brussels 1990, bidang safeguard masih memerlukan keputusan politis karena hal tersebut belum dapat diselesaikan dalam perundingan sebelumnya baik di Punta del Este maupun di Montreal. Beberapa masalah utama yang menjadi kontroversial adalah masalah penerapan safeguards secara selektif (selectivity). Selain itu, masalah aturan permainan di bidang safeguards juga semakin jarang dilaksanakan karena syaratnya dianggap terlampau berat untuk dipenuhi. Oleh karena itu maka ada pemikiran untuk memberikan insentif dalam penggunaan safeguards dengan menambah syarat agar tidak melakukan tindakan pembalasan (retaliation).
Tindakan pengamanan (safeguard) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri mengahdapi kesulitan karena membanjir produk impor. Namun bagi negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah special and defferential treatment yang harus mendapat penyelesaian, antara lain, masalah waktu safeguards yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalam free trade area dan custom union.

4) Hasil Akhir Perundingan Safeguard di Marrakech (Marroco) 1994
Dengan diselenggarakannya putaran akhir perundingan Uruguay Round di Marrakech (Marocco) 15 April 1994 akhirnya berhasil disepakati hasil persetujuan di bidang safeguard. Adapun ringkasan hasil perundingan di bidang safeguard adalah sebagai berikut :
a) Safeguard adalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan serious injury terhadap industri domestik.
b) Negara berkembangan khawatir akan adanya langkah yang semakin efektif.
c) Ketentuan tentang safeguard dapat diterapkan secara provisional selama penyidikan apabila:
1. Ada bukti yang jelas bahwa peningkatan impor telah atau akan menimbulkan serious injury.
2. Apabila keterlambatan penerapan safeguard akan menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki.
d) Ketentuan seperti voluntary export restraints (VER) tidak boleh diterapkan.
e) Safeguard tidak boleh diterapkan lebih dari 4 (empat) tahun kecuali bila masih perlu untuk mencegah injury dan industri yang terkena sedang dalam restrukturisasi.
f) Safeguard yang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan jika melebihi 3 (tiga) tahun harus ditinjau dalam satu setenga tahun.
g) Safeguard tidak dikenakan untuk Negara berkembang apabila pangsa Negara tersebut 3% (tiga persen) atau kurang dari total impor Negara penerap safeguards dan apabila pangsa kolektif negara-negara berkembang 9% (sembilan persen) atau kurang dari total impor negara tersebut.
Persetujuan di bidang Safeguards yang berakhir di Marrakech (Marocco) 15 April 1994 bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem perdagangan internasional berdasarkan ketentuan GATT 1994 dengan pertimbangan yaitu:
1. Memperjelas dan memperkuat tata tertib GATT 1994, dan khususnya Article XIX GATT (Tindakan Darurat atas Impor Produk tertentu), untuk menegakkan kembali pengendalian multilateral tentang tindakan pengamanan, dan menghi-langkan yang lolos dari pengendalian tersebut.
2. Pentingnya penyesuaian struktural dan kebutuhan untuk meningkatkan dan bukan membatasi persaingan dalam pasar internasional.
3. Pertimbangan lebih lanjut bahwa untuk tujuan ini, persetujuan menyeluruh yang dapat diterapkan oleh semua anggota berdasarkan prinsip-prinsip GATT 1994.
Dengan dilaksanakan persetujuan di bidang safeguard maka setiap negera dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.

3. Pelaksanaan Safeguard dalam Perdagangan Internasional

Dalam ketentuan Umum Persetujuan Tindak Pengamanan (Agrement on Safeguard) dinyatakan bahwa perjanjian safeguard menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang akan diatur dalam Article XIX GATT 1994. Penerapan tindakan pengamanan (safeguard) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjokan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengancam kerugian industri dalam negeri.

Adapun syarat-syarat penerapan safeguard sebagaimana dijelaskan dalam Article 2 Agreement on Safeguard adalah sebagai berikut:
1) Anggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengancam produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung.
2) Tindakan safeguard akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya.
Kebijakan penerapan tindakan Pengamanan (safeguard) oleh negara peng-impor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, menentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan:
a) Penyidikan dan Pembuktian
Setiap negara anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan diumumkan sesuai dengan Article X GATT 1994. Hal ini dinyatakan dalam Article 3 Agreement on Safeguard: “A member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994”.

Penyelidikan ini harus mencakup pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga para importir, eksportir dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan bukti dan pandangan mereka, apakah tindakan pengamanan melindungi kepentingan umum. Para pejabat yang berwenang selanjutnya akan menyampaikan laporan penyidikan mereka dan memberikan kesimpulan mengenai semua semua fakta dan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan penyidikan terhadap adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri dalam negeri akibat lonjakan impor dilakukan oleh sebuah Komite, yang di Indonesia disebut Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Untuk itu maka kepada pihak berkepentingan yang secara langsung terkena dampaknya dapat mengajukan permohonan penyelidikan atas pengamanan kepada Komite.
Adapun pihak berkepentingan yang terkena langsung dampak peningkatan produk impor adalah sebagai berikut :
1) Produsen dalam negeri Indonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
2) Asosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang secara langsung bersaing;
3) Organisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri.
Apabila dipandang perlu dalam rangka perlindungan industri dalam negeri, bahkan Pemerintah dapat mengajukan penyelidikan kepada Komite. Selanjutnya Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) atas prakarsa sendiri dapat melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancamankerugian serius industri dalam negeri.

Berdaasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Pasal 3 ayat (2) menyatakan, untuk mempermudah proses penyidikan, pemohon harus melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
1) identifikasi pemohon;
2) uraian lengkap barang terselidik;
3) uraian lengkap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
4) nama eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang;
5) industri dalam negeri yang dirugikan;
6) informasi mengenai kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius;
7) informasi data impor barang terselidik.
Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Komite berhak meminta data dan informasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi/lembaga pemerintah atau swasta.

Selain itu Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan informasi yang tersedia (best information available) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan:
1. tidak memberikan tanggapan, data atau informasi yang dibutuhkan sebagai-mana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite; atau
2. menghambat jalannya proses penyelidikan.
Komite memperlakukan setiap data dan informasi rahasia sesuai dengan sifatnya. Data dan informasi rahasia tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa izin dari pemilik data dan informasi tersebut. Pihak-pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan informasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu catatan ringkas yang berasal dari data dan informasi yang bersifat rahasia. Catatan ringkas tersebut bersifat tidak rahasia (non-confidential summaries).

Dalam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan informasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite. Kemudian Komite dapat melakukan verifikasi atas data dan informasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri.

Selanjutnya dalam waktu paling lama 30 hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan tersebut diterima lengkap oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti-bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa (Pasal 3 ayat 3):
1. menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; atau
2. menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
Selanjutnya apabila komite menetapkan untuk mengadakan atau tidak mengadakan penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan, maka Komite harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentingan serta diumumkan tentang penetapan tersebut dalam media cetak. Atas pemberitahuan tersebut maka pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasan-alasan tersebut paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan Komite (Pasal 4).

Demikian pula dengan penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media cetak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh fakta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan. Selanjutnya pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite (Pasal 5 dan 6).
Dalam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan. Berdasarkan penetapan penghentian penyelidikan tindakan peng-amanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara yang telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada para importir barang terselidik tersebut. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, Menteri Keuangan mencabut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara. Pengembalian bea masuk tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan pengenaan bea masuk ( Pasal 7).
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya 200 (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan. Dalam hal diperlukan informasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan. Daftar pertanyaan harus dijawab oleh pihak berkepentingan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dikirimnya daftar pertanyaan tertulis tersebut atau dalam waktu 20 (dua puluh) hari dalam hal terdapat permintaan dari pihak berkepentingan karena faktor alasan tertentu.

b) Penentuan Adanya Kerugian atau Ancaman Kerugian

Sebelum tindakan pengamanan diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuktian telah terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius akibat melonjaknya barang impor. Penentuan adanya kerugian atau ancaman kerugian dimaksud, diatur dalam Article 4 Agreement on Safeguard sebagai berikut :
a. Terjadinya ”kerugian serius” yang diartikan dapat menghalangi perkem-bangan atau keberadaan industri dalam negeri;
b. Adanya “ancaman kerugian serius” yang harus dipahami sebagai kerugian berat yang jelas akan terjadi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Penentuan adanya ancaman kerugian serius harus didasarkan pada fakta dan bukan pada tuduhan, dugaan atau kemungkinan yang tersamar lainnya.
Dalam menentukan kerugian atau ancaman tersebut, “industri dalam negeri” merupakan produsen secara keseluruhan yang memproduksi produk sejenis atau yang langsung bersaing yang beroperasi di dalam wilayah suatu anggota, atau hasil produksi atas produk sejenis yang secara langsung bersaing merupakan bagian terbesar dari total produksi.
Untuk merealisasi ketentuan Article 4 Agreement on Safeguard, Pemerintah telah mengeluarkan Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Pasal 12 menyatakan:
1) Penentuan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh faktor-faktor terkait secara objektif dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi:
a. tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik secara absolut ataupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing;
b. pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik; dan
c. perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, pemanfaatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja.
2) Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya ancaman kerugian serius, Komite dapat menganalisis faktor-faktor lainnya sebagai tambahan selain faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seperti:
a. kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang;
b. persediaan barang terselidik di Indonesia dan di negara pengekspor.
3) Dalam hal kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor.

Selanjutnya dalam Pasal 13 dinyatakan bahwa penetapan terjadinya suatu ancaman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada fakta-fakta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan-kemungkinan.
Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menentukan adanya kerugian atau ancaman kerugian serius, Komite Pengamanan Perdagangan harus melakukan penyelidikan dan analisis secara mendalam guna menemukan fakta-fakta yang akurat bahwa kerugian atau ancaman kerugian tersebut benar-benar sebagai akibat dari lonjakan impor, bukan didasarkan pada dugaan atau persepsi semata. Penyelidikan kurang cermat tidak saja merugikan baik pihak negara pengimpor melainkan juga negara pengekspor.

c) Pengenaan Tindakan Pengamanan
Pengenaan Tindakan Pengamanan diatur dalam Agreement on Safeguard, yaitu Article 5 (tindakan pengamanan tetap) dan Article 6 (tindakan pengamanan sementara). Kedua article tersebut memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. Tindakan pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tarif, kuota dan kombinasi antara tarif dan kuota.
Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 23A menyatakan bahwa “Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:
1. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
2. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

Selanjutnya Pasal 23B menyatakan bahwa “Bea masuk tindakan peng-amanan tersebut adalah paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. Bea masuk tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995.
Berdasarkan uraian di atas bahwa tindakan pengamanan dilakukan terhadap produk dalam negeri karena:
1. Adanya lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung merupakan saingan produk industri dalam negeri.
2. Adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri karena membanjirnya produk impor.
3. Adanya hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Analisis kausalitas berdasarkan indikator ekonomi meliputi: produksi, penjualan dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utulitas kapasitas dan tenaga kerja.
Berdasarkan hasil penyidikan, apabila ditemukannya bukti bahwa terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri domestik karena adanya lonjakan produk impor, maka negara pengimpor harus memberitahukan kepada Komite Safeguard sebelum mengambil tindakan pengamanan. Kemudian negara pengimpor anggota WTO terlebih dahulu mengundang negara pengekspor selaku anggota untuk melakukan konsultasi guna memberikan kesempatan kepada negara tersebut untuk menegosiasikan penyelesaian masalah.
Menurut Bhagirath Lai Das dalam Cristhophorus Barutu bahwa setelah konsultasi, negara anggota memutuskan untuk mengambil tindakan safeguard dalam bentuk (Christhophorus Barutu, 2007: 116-117)
1. Pemberlakuan tarif seperti: peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, penggantian pajak produksi, pengenaan tarif kuota yaitu kuota untuk impor pada suatu tarif yang lebih rendah dan pembebanan pada tarif yang lebih tinggi untuk impor yang yang berada di atas kuota.
2. Pembebanan non-tarif seperti: penetapan kuota global untuk impor, pengenalan kemudahan dalam perizinan, kewenangan impor, dan tindakan lain yang serupa untuk pengendalian impor.

Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan internasional, dalam Agreement on Safeguard, tindakan pengamanan meliputi dua bentuk:
1. Tindakan Pengamanan (Safeguard) Sementara
Bentuk tindakan pengamanan sementara hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. Tindakan pengamanan sementara dilaksanaka semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan notifikasi. Tindakan ini dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki.
Tindakan pengamanan sementara adalah berupa tarif (cash bond) yang berlaku maksimim 200 hari. Namun apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri maka tarif yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada importir.
Hal ini telah dinyatakan dalam Article 5 Agreement on Safeguard, bahwa tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota WTO jika terjadi keadaan darurat dan apabila ditunda akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. Tindakan pengamanan sementara tidak boleh melebihi 200 hari, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan penentuan sementara yang membuktikan secara nyata bahwa impor yang meningkat telah menyebabkan atau mengancam kerugian berat terhadap indusri domestik.

2. Tindakan Pengamanan (Safeguard) Tetap
Menurut Christophorus Barutu, tindakan safeguard tetap dapat ditetapkan dalam tiga bentuk meliputi peningkatan bea masuk, penetapan kuota impor, dan kombinasi dari kedua bentuk tersebut.

4. Lembaga yang Berwewenang Menangani Tindakan Safeguard

a. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI)
KPPI adalah institusi pemerintah yang menangani penyelidikan atas Permohonan Tindakan Pengamanan (Safeguards) terhadap produsen dalam negeri yang menderita kerugian serius dan/atau mengalami ancaman terjadinya kerugian serius, dari akibat melonjaknya impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan barang produsen dalam negeri. 4
Tugas pokok KPPI ialah menyelidiki kemungkinan ditetapkannya tindakan pengamanan (safeguard) ata sindustri dalam negeri yang mengalami kerugian serius karena adanya barang impor yang sejenis atau secara langsung bersaing dengan barang yang diproduksi oleh industry dalam negeri yang mnegalami lonjakan impor yang besar

b. Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP)
Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP) berperand alam menghadapi tuduhan Negara lain. Terkait dengan membanjirnya produk Indonesia di pasar Negara tersebut sehingga merugikan industry dalam negerinya. Selain itu DPP juga berperan dalam menghadapi tuduhan praktik dumping dan subsidi.

BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
a. Tindakan pengamanan (Safeguard) merupakan salah satu instrument kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan antidumping dan anti subsidi. Ketiga-tiganya sama-sama diatur dalam WTO, dan sama-sama dapat dikenakan tarif bea masuk tambahan apabila menimbulkan kerugian (injury) terhadap Negara pengimpor.
b. Pengaturan safeguard mengacu pada Article XIX GATT (Emergency Action on Imports of Particular Products) sebagaimana disempurnakan dengan Agreement on Safeguard 1994. Tindakan pengamanan (safeguard) juga diatur dalam sistem hukum Indonesia yaitu dalam Kepres Nomor 84 Tahun 2002 Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap barang impor yang dikenakan Tindakan Pengamanan (safeguard).
c. Dengan dilaksanakan persetujuan di bidang safeguard maka setiap negera dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.
d. Lembaga yang Berwewenang Menangani Tindakan Safeguard adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP).

DAFTAR PUSTAKA

Sood, Muhammad. 2011. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 Tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards).

Kepres Nomor 84 Tahun 2002, Tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor

http://kppi-isc.com/en/ diakses pada tanggal 24 Maret 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s