Perdagangan surat berharga (kasus bilyet giro)

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Makalah yang berjudul “PERDAGANGAN SURAT BERHARGA”

Makalah ini berisikan tentang penjelasan mengenai Perdagangan Surat Berharga, yang tercakup didalamnya yaitu pengertian, dasar hukum, dan contoh kasusnya.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanbaru, 30 Maret 2013

 

Penulis

 

 

DAFTAR ISI

 

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………… 1

BAB I PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang…………………………………………………………………………………………….. 3
  2. Rumusan Masalah………………………………………………………………………………………… 4
  3. Tujuan dan manfaat……………………………………………………………………………………… 4

 

BAB II PEMBAHASAN

  1. Pengertian Surat Berharga  Dasar Hukumnya………………………………………………….. 5
  2. Contoh Kasus Perdagangan Surat Berharga ……………………………………………………. 7

 

BAB III PENUTUP

Kesimpulan ………………………………………………………………………………………………… 22

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………………………………. 23

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

  1. 1.      Latar Belakang

 

Istilah lembaga pembiayaan (finance) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

 

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana  atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Menurut Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan lembaga pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha:

a)      sewa guna usaha;

b)      modal ventura;

c)      perdagangan surat berharga

d)     anjak piutang;

e)      usaha kartu kredit;

f)       pembiayaan konsumen.

 

Surat berharga atau commercial paper (negotiable instruments) merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan khususnya oleh kalangan pebisnis atau para pengusaha. Hal ini disebabkan karena menggunakan surat berharga dianggap lebih aman, praktis, dan merupakan suatu presitse tersendiri (lebih bonafit), sedang ”mode atau trend” , surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi.[1] Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial.

 

Surat berharga sebagai alat pembayaran yang praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cukup hanya mengantongi surat berharga saja. Kemudian pengertian aman adalah tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penggarongan, perampokan dan lain-lain.

 

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan surat berharga. Orang mengatakan itu surat berharga berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang. Pengertian orang tentang surat berharga tersebut sebenarnya tidak tepat. Karena yang dimaksud dengan surat berharga dalam pengertian hukum bisnis tidaklah demikian. Supaya dapat dikatakan surat berharga menurut pengertian hukum bisnis, perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan ciri surat berharga.

 

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembahasan, seperti yang diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua surat, yaitu :

1)      Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, “waarde papier” di Negara Anglo Saxon dikenal dengan isitlah “negotiable instruments”

2)      Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “papier van waarde” dalam bahasa Inggrisnya “letter of value”

Perusahaan perdagangan surat berharga adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. Perkembangan ekonomi masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat yang berkembang ini menjalankan kegiatan perdagangan atau bisnis yang selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Kemajuan perdagangan ini membutuhkan suatu instrumen yang dapat membantu masyarakat dalam memudahkan transaksi keuangan yang mereka lakukan. Kemudahan dan penggunaan yang dapat dilakukan pada setiap saat adalah tuntutan bagi setiap instrumen keuangan yang mereka gunakan.

Karena begitu pesatnya perdagangan surat berharga, maka Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai “Perdagangan Surat Berharga”.

 

  1. 2.      Rumusan Masalah

 

a)      Apa pengertian surat berharga dan yang menjadi dasar hukumnya?

b)      Bagaimana analisa kasus Surat Berharga “Bilyet Giro”?

 

  1. 3.      Tujuan dan Manfaat

a)      Untuk memahami pengertian surat berharga dan mengethaui dasar hukumnya

b)      Untuk memahami analisa kasus Surat Berharga “Bilyet Giro”

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

  1. 1.      SURAT BERHARGA DAN PERDAGANGAN SURAT BERHARGA

 

Dalam lalu lintas perniagaan atau perusahaan, selain uang kertas, yang biasa digunakan dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari, orang juga masih mengenal (khususnya kalangan pebisnis) surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang. Surat-surat semacam ini disebut surat perniagaan (handelspapieren), yang terdiri dari surat berharga (waarde papieren) dan surat yang berharga (papieren van waarde).  Istilah surat berharga merupakan terjemahan dari bahasa Belanda waarde papieren. Waarde berarti nilai dan dalam KUHD, waarde diartikan berharga dan papieren  berarti kertas, sehingga  waarde papieren  berarti kertas berharga. 

 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 mengatakan bahwa Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derifativnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.[2] Menurut Wirjono Projodikoro Istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (negotiable instruments).[3] Menurut Purwosutjipto Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.

 

Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung di dalam pengertian surat berharga di atas :

1)      Unsur  pertama: surat berharga sebagai  surat bukti tuntutan utang.   Maksudnya ialah,  surat/akta yang ditandatangani oleh debitur yang  sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Debitur yang  menandatangi akta tersebut terikat pada semua apa yang tercantum  dalam akta itu.

2)      Unsur kedua: surat berharga sebagai  pembawa hak. Yang dimaksud hak disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Pembawa hak berarti bahwa hak tersebut melekat pada surat berharga itu. Kalau surat berharga itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

3)      Unsur ketiga: surat berharga mudah diperjualbelikan. Agar surat berharga itu 

4)      Unsur ketiga: surat berharga  mudah diperjualbelikan. Agar surat berharga itu  mudah diperjualbelikan, maka ia harus diberi bentuk “kepada pengganti (aan order)”  atau  bentuk  “kepada  pembawa      (aan toonder)”. Dengan bentuk “kepada pengganti” akan mudah diserahkan atau dipindahtangankan kepada orang lain yakni dengan cara endosemen (endossement). Sedangkan bentuk “kepada pembawa” cukup diserahkan atau dipindahtangankan secara fisik (dari tangan      ke  tangan). Pasal 613 ayat 3 KUHPerdata. 

 

Secara  yuridis istilah surat berharga dan surat yang berharga sangat berbeda fungsi dan penggunaannya. Surat berharga diterbitkan untuk alat pembayaran, sedangkan surat yang berharga hanya sebagai alat bukti bagi orang yang namanya tertera dalam surat tersebut atau sebagai alat bukti diri bagi sipemegang atau orang yang menguasai surat tersebut.[4] Misalnya Ijazah, KTP, sertifikat, piagam, tabanas dan lain sebagainya. Disamping istilah  waarde papieren   diatas, surat berharga saat ini sering juga disebut  negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, dan commercial  papers. Sedangkan surat yang berharga atau surat yang mempunyai  nilai dikenal dengan sebutan  papieren van waarde  atau juga disebut  letter of value.

 

Jadi, surat berharga dapat dijadikan sebagai alat bukti atas suatu tuntutan terhadap penandatanganan surat tersebut, tuntutan itu dapat dipenuhi dengan membawa dan menyerahkan alat bukti yakni surat berharga yang dimaksud. Pengertian secara autentik tentang surat berharga ini tidak ditemukan dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), namun terdapat beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan surat berharga tersebut. Surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih.  Tujuan dari penerbitan surat-surat berharga adalah adanya hak mendapatkan pembayaran dan dapat mengalihkan barang. Yang berarti bahwa dengan surat berharga dapat ditukar dengan uang atau hak untuk mendapatkan pembayaran atas sejumlah uang tertentu, atau memperoleh sejumlah barang tertentu yang dapat diperjualbelikan.

 

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel pada tanggal 1 Mei 1848 dengan Staatsblad 1847-23, dimulailah suatu kodifikasi hukum dagang yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang surat berharga. Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial. Dimana selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.  28/52/DIR dan No 49/52/UPG yang masing-masing tentang “Persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial” melalui bank umum di Indonesia, dimana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial.[5]

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 UU Perbankan 1992). Lalu Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau

kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.  Penerbitan surat berharga di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari  Lembaga Pemeringkat Kredit (Credit Rating). Di Indonesia dikenal dengan nama PT.PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993.[6]

 

Jenis-jenis surat berharga dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

  1. Jenis-Jenis Surat Berharga di dalam KUHD

Pengaturan Surat berharga terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jenis Surat Berharga yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang yaitu

1)      Wesel

adalah surat berharga yang memuat kata “wesel” dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana penerbit memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau penggantinya disuatu tempat tertentu.

2)      Cek
Adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Cek juga dapat diartikan suatu surat yang membuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seorang dalam waktu yang tertentu, suruhan mana umumnya ditujukan kepada suatu bank yang memberikan buku cek kepada orang yang menandatangani cek itu.

Cek diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 sampai dengan 229. Menurut ketentuan pasal 178 KUHD, cek mempunyai ciri- ciri yaitu:[7]

a)      Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

b)      Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;

c)      Nama orang yang harus membayarnya (tertarik);

d)     Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakaukan;

e)      Tanggal dan tempat cek ditariknya;

f)       Tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

 

 

 

3)      Surat Sanggup

Adalah surat yang memuat kata “sanggup”/promesse aan order, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.

 

4)      Promes atas Unjuk

Adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada tertunjuk pada waktu diperlihatkan pada suwaktu waktu tertentu. Promes artinya janji untuk membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas unjuk adalah atas tunjuk (aan toonder) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat memperlihatkannya kepada yang bertandatangan ia akan memperoleh pembayaran.

 

  1. b.      Jenis surat berharga di luar KUHD

1)      Bilyet Giro

Adalah surat perintah nasabah yang telah di standarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan demikian pembayaran dana billet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahkan melalui endosemen. Kedudukan Bilyet Giro dengan cek hampir sama, hanya bedanya cek adalah alat pembayaran tunai sedangkan bilyet giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral, dengan cara memindahbukukan sejumlah dana dari si penerbit. Berdasarkan surat edaran yang telah dikemukakan dari BI tersebut diketahui pegertian Bilyet Giro adalah perintah nasabah yang telah distandarisasikan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Memperhatikan pengertian tentang Bilyet Giro yang disebutkan , maka jelas bahwa:

  1. BG adalah surat perintah dari Penarik kepada Tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening Penarik yang bersangkutan kepada rekening Pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut;
  2. Penarik adalah Pemilik Rekening yang memerintahkan Tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban Rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut;
  3. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan dana dari penarik;
  4. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam BG untuk memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
  5. Bank Penerima adalah bank yang melakukan penagihan BG kepada tertarik untuk kepentingan Pemegang;
  6. BG tidak dibayar dengan uang secara tunai, tetapi hanya merupakan pemindahbukuan;
  7. BG berbentuk atas nama (op naam);
  8. BG tidak dipindahtangankan atau diendosemenkan ;
  9. BG tidak dapat diperdagangkan;
  10. Penerima BG baru dapat menerima pemindahbukuan / menikmati hak yang tercantum dalam BG tersebut apabila memiliki rekening bank.

Berdasarkan dari ciri-ciri BG itu yang membuat kurang mendapat respon yang baik dari masyarakat, masyarakat lebih senang menggunakan cek dibandingkan BG, namun sejak adanya sanksi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Pelarangan Penarikan Cek Kosong, yang dapat memberikan sanksi pidana cukup berat, maka masyarakat pun beralih kembali pada BG.

 

2)      Commercial Paper

Adalah surat berharga tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Jadi pada esensialnya Commercial Paper merupakan surat sanggup yang tujuan penerbitannya untuk dalam waktu yang relative pendek mendapatkan sejumlah modal kerja bagi pembiayaan perusahaan penerbit dengan cara mengikatkan diri janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/pembawa commercial paper pada hari bayar yang telah ditentukan.

Jangka waktu jatuh tempo CP ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP dilakukan umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa diantaranya menggunakan bunga sebagaimana halnya dengan kredit.
Dalam pelaksanaannya seringkali CP diterbitkan dengan backup fasilitas credit line dari bank yang jumlahnya mendekati atau sama dengan nilai CP yang diterbitkan. Dalam perkembangannya di beberapa negara, CP diterbitkan dengan dukungan aset perusahaan lainnya, misalnya piutang, dsb. Bahkan perkembangan terakhir CP diterbitkan dengan bank garansi atau jaminan dari perusahaan induknya. Namun kasus ini terjadi bila investor tertentu meminta jaminan dari nilai CP yang dibeli dalam jumlah besar.

 

Penerbitan CP dapat dilakukan secara langsung kepada investor maupun secara tidak langsung dengan menggunakan jasa perantara.
Kelebihan CP bagi penerbit dan investor antara lain sebagai berikut :

Bagi Penerbit:

  1. Tingkat bunga CP lebih rendah daripada prime rate, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi lebih murah.
  2. Tidak perlu menyediakan jaminan.
  3. Penerbitannya relatif lebih mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan penerbit dan investor.
  4. Jangka waktu jatuh temponya lebih fleksibel, dapat diperpanjang atas persetujuan investor.

Bagi Investor:

  1. CP menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya Sertifikat Deposito, Treasury Bills.
  2.  Dapat dijual kembali (didiskontokan) tanpa perlu menunggu jatuh temponya.
  3. Tingkat keamanannya relatif tinggi karena penerbit CP umumnya perusahaan dengan rating yang tinggi.

Kelemahan CP dilihat dari kepentingan investor dan penerbit antara lain:

  1. Bagi investor, CP merupakan instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbit melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehan labanya.
  2. Bagi perusahaan penerbit, CP merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai modal investasi.
    Sertifikat Deposito atau negotiable certificate of deposit (CD)

Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Jadi mempunyai ciri pokok dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu jatuh temponya. Di Indonesia, CD diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto. Perhitungan diskonto CD tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

 

3)      Sertifikat Bank Indonesia.

Adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah, yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Karakteristik SBI:

  1. Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  2. Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
  3. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto.
  4. Diterbitkan tanpa warkat, artinya SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri dan bukti kepemilikan bagi pemegang hanya berupa pencatatan elektronis.
  5. Dapat dipindahtangankan (negotiable).

SBI sebagai instrumen kebijaksanaan operasi pasar terbuka, terutama untuk tujuan kontraksi moneter. SBI yang ditebitkan dan diperdagangkan dengan sistem lelang, pada dasarnya penggunaannya sama dengan penggunaan T-Bills di pasar uang Amerika Serikat. Melalui penggunaan SBI tersebut, BI dapat secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan Stop Out Rate (SOR).

 

 

SOR adalah tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta lelang. Selanjutnya, SOR tersebut akan dapat dipakai sebagai indikator bagi tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.
SOR merupakan kebijakan Bank Indonesia dalam melakukan penjualan SBI secara lelang kepada Bank atau Lembaga Keuangan atau melalui Broker, dengan tujuan:

  1. Untuk mengendalikan baik volume uang beredar maupun tingkat bunga melalui target volume yang diinginkan dan tingkat bunga dalam suatu batas tertentu.
  2. Dengan menyerahkan tingkat bunga pada Prime Dealer untuk jumlah 60%, maka tingkat bunga menjadi wajar.

Pola pembelian SBI:

  1. Pembelian melalui Pasar Perdana (langsung ke BI)
  2. Pembelian melalui Pasar Sekunder
  3. Pembelian melalui Broker.

 

Sebelum jatuh tempo SBI boleh diperjualbelikan, baik oleh Bank, LKBB, maupun masyarakat atau dunia usaha setiap saat melalui pasar sekunder. Untuk itu Security House (perantara) akan membeli atau menjual SBI setiap hari dengan tingkat diskonto yang berlaku di pasar. Untuk memperlancar perdagangan SBI ini Bank Sentral Indonesia menunjukkan beberapa market dan broker yang terdiri dari Bank-bank Umum sebagai lembaga penunjang dalam perdagangan SBI. Market maker disini bertindak sebagai penggerak pasar sekunder. Dalam hal ini market maker bertindak sebagai dealer yang berkewajiban sebagai berikut :

  1. Membuat dan mengumumkan quotation.
  2. Secara aktif mengajukan penawaran dan permintaan SBI di pasar sekunder.
  3. Membeli dan menjual SBI dari dan kepada pihak yang mencari dan menawarkan SBI di pasar sekunder. Pembelian dan penjualan SBI dapat dilakukan baik secara outright maupun repo. (Transaksi outright adalah transaksi jual beli SBI atas dasar sisa jangka waktu SBI yang bersangkutan, tidak ada kewajiban bagi penjual untuk membeli kembali sebelum jatuh tempo; sedangkan transaksi repo adalah transaksi dengan perjanjian bahwa penjual wajib membeli kembali SBI yang bersangkutan sesuai jangka waktu yang dijanjikan).

4)      Travels Cheuque

Travels cheque atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu. Apabila diteliti fungsi dan peranan cek perjalanan adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa seorang yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak.
  2. Orang tersebut akan merasa dari resiko perampokan dan kehilangan uang.

Syarat-syarat formal yang biasanya terdapat didalam suatu cek perjalanan, adalah sebagai berikut:

  1. Nama travels cheque secara tersendiri.
  2. Nilai nominal dari travels cheque.
  3. Nama bank yang mengeluarkan.
  4. Nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan.
  5. Tanda tangan orang yang berpergian pada waktu pembelian TC tanda tangan pada waktu penguangan cek perjalanan.
  6. Perintah membayar tanpa syarat.
  7. Dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah.
  8. Tanda tangan dari bank penerbit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2.      ANALISA KASUS BILYET GIRO

Dewasa ini, penggunaan bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran lebih disenangi oleh para nasabah dibandingkan surat berharga lainnya. Alasannya disamping bebas biaya materai, lebih aman penggunaannya, pelaksanaan amanat sampai pada tujuan dan dananya tersedia sebelum tanggal efektif. Adapun yang mengatur tentang pelaksanaan bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995.

 

  1. a.       Posisi Kasus (sumber: Tribunmanado.co.id)

“Imelda dan Reinaldo,  tersangka dugaan kasus penipuan lewat bilyet giro kosong  berbandrol 2,5 miliar, kembali menjalani pemeriksaan di Sub Dit Kejahatan dan Kekerasan Direskrimum Polda Sulut, Selasa (22/11/2011). Imelda bersama suaminya diperiksa sejak pagi dan baru keluar pukul 17.00 Wita.   Ditemani pengacaranya Sigar Ticoalu, Imelda dan Rienaldo berjalan buru-buru ke mobil. pasangan suami istri itu enggan bicara. “Tanya saja ke pengacara,” ujar Imenda. Sigar Ticoalu menuturkan, seharusnya kasus bilyet tersebut masuk ranah perdata.  “Itu seharusnya masuk perdata bukan pidana,” ujar Ticoalu. Namun saat diminta penjelasan soal unsur perdatanya, Ticoalu tak dapat menjelaskanya dengan gamblang. “Cari di internet,” kata dia. Setelah itu mereka langsung naik mobil meninggalkan markas Polda Sulut. Maximus Watung kuasa hukum korban Ratna Waliliong menuturkan, tak ada yang perlu diragukan soal penyidikan pidana kasus penipuan tersebut. Kata Watung hal tersebut sudah jelas, tersangka melanggar tindak pidana.  “Kalau  perdata kenapa ada tersangka, dalam kasus pidana harus berdasarkan bukti yang cukup,  haknya tersangka itu bilang namun hal itu sangat lemah,” ujarnya Menurut Watung, kasus tersebut dilaporkan  24 Agustus.  Setelah ada bukti cukup 10 Oktober meningkat dari penyelidikan ke penyidikan,  kemudian 13 November penetapan tersangka Kasus itu sejak 2008, Imelda menawarkan jasa kepada Ratna Waliliong untuk menjualkan berlian milik pelapor. Pada transaski pertama, pembayaran hasil penjualan berlian tersebut pun berjalan lancar dengan jumlah pembayaran Rp 1 miliar.  Pembayaran pun dilakukan dengan menggunakan bilyet giro.  Mei 2011 ketika jumlah berlian yang di ambil telah mencapai nilai Rp 3,2 miliar terlapor hanya sanggup membayar Rp 700 juta, sedangkan sisanya Rp 2,5 miliar oleh terlapor coba dilunasi dengan memberikan 45 lembar bilyet giro. Setelah dikliring Bilyet Giro tersebut ditolak Bank dengan keterangan saldo tidak cukup. Belakangan ketahuan rekening bilyet giro Reinaldo Sanyoto telah ditutup.  Berdarkan laporan itu, Polda Sulut mengusut dan berhasil mengungkap tiga tersangka termasuk oknum sopir Imelda dan Reinaldo yakni SN alias Stanly ikut ditetapkan tersangka karena disebut‑sebut membantu terjadinya tindak pidana.”

 

  1. b.      Analisa kasus

Definisi Cek, Bilyet Giro, dan Cek/Bilyet giro kosong dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (“SEBI 2/10/2000”) yang menyatakan sebagai berikut:

  1.  Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Dagang (“KUHD”).

Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.  Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas unjuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper). Pengaturan Cek dalam KUHD dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229.

  1. Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Pada situs Bank Indonesia tersebut juga dijelaskan bahwa Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

  1. Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.

 Aspek pidana dari penarikan bilyet giro kosong berdasarkan pengaturan UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (“UU Cek Kosong”), yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3 UU Cek Kosong). Pengaturan UU Cek Kosong ini menyebabkan perbedaan aspek pidana dari penarikan cek kosong dengan penarikan bilyet giro kosong. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Hukum Dagang yang ditulis oleh Farida Hasyim (hlm. 273). Namun perlu kami sampaikan bahwa UU Cek Kosong ini sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964 (“Perpu No. 1 Tahun 1971”).

Berdasarkan UU Cek Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 1971. Maka pada saat ini penarikan cek kosong bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan. Praktis tidak terdapat lagi perbedaan yang signifikan antara penarikan cek kosong dengan bilyet giro kosong dari segi hukum pidana.

Cek dan Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Hal ini dijelaskan juga dalam artikel Cek Kosong.

Menurut Pasal 1234 Kitab UU Hukum Perdata (“KUHPer”) prestasi terbagi dalam tiga macam:

  1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPer);
  2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer); dan
  3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPer).

Jadi, pada dasarnya mengenai kegagalan pembayaran adalah termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun, terdapat juga kemungkinan kegagalan pembayaran tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab UU Hukum Pidana (“KUHP”). Terhadap kasus yang terakhir ini, apabila apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan terbukti bahwa pemberian bilyet giro kosong dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka pemidanaan tetap dapat dilakukan.

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

Kesimpulan

  1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 mengatakan bahwa Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derifativnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Perusahaan perdagangan surat berharga adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. Perkembangan ekonomi masyarakat terus berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat yang berkembang ini menjalankan kegiatan perdagangan atau bisnis yang selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Kemajuan perdagangan ini membutuhkan suatu instrumen yang dapat membantu masyarakat dalam memudahkan transaksi keuangan yang mereka lakukan. Kemudahan dan penggunaan yang dapat dilakukan pada setiap saat adalah tuntutan bagi setiap instrumen keuangan yang mereka gunakan. Jenis surat berharga dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:
    1. Surat Berharga yang Terdapat di dalam KUHD

–          Wesel

–          Cek

–          Surat sanggup

–          Promes atas unjuk

  1. Surat Berharga yang Terdapat di luar KUHD

–          Bilyet giro

–          Commercial paper

–          Sertifikat Bank Indonesia

–          Travels cheuque

 

 

  1. Aspek pidana dari penarikan bilyet giro kosong berdasarkan pengaturan UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (“UU Cek Kosong”), yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3 UU Cek Kosong). Pengaturan UU Cek Kosong ini menyebabkan perbedaan aspek pidana dari penarikan cek kosong dengan penarikan bilyet giro kosong. Hal ini juga dijelaskan dalam buku Hukum Dagang yang ditulis oleh Farida Hasyim (hlm. 273). Namun perlu kami sampaikan bahwa UU Cek Kosong ini sudah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan UU No. 17 Tahun 1964 (“Perpu No. 1 Tahun 1971”).  Aspek pidana dari penarikan bilyet giro kosong berdasarkan pengaturan UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong (“UU Cek Kosong”), yang secara khusus menyatakan bahwa tindak pidana penarikan cek kosong adalah kejahatan (Pasal 3 UU Cek Kosong).  Berdasarkan UU Cek Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Ancaman pidana yang berat itu ternyata menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Prodjodikoro, Wirjono.  Hukum dan Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia. Bandung:  Penerbit Sumur Bandung, 1961

H. Boerhanoeddin S.Batoeah,  Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum,  Binacipta, Jakarta, 1980

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia (BI).

Abdulkadir Muhammad,  Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT.Aditya  Bakti, Bandung, 1993

UU No.10 Tahhun 1998 Tentang Perbankan

http://pengembangan-tekhnologi.blogspot.com/2012/06/penjelasan-mengenai-cek-wesel-bilyet.html

 


       [1] Joni Emirzon, Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta:Prehaillindo, 2001), hal vii

[2] UU No.10 Tahhun 1998 Tentang Perbankan

[3] Prodjodikoro, Wirjono.  Hukum dan Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia. Bandung:  Penerbit Sumur Bandung, 1961, hal 13.

[4] H. Boerhanoeddin S.Batoeah,  Surat-Surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum,  Binacipta, Jakarta, 1980, hal 29

[5] Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia (BI).

[6] Abdulkadir Muhammad,  Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT.Aditya  Bakti, Bandung, 1993. Hal 56

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s