Etika Profesi Jaksa

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga berterimakasih kepada dosen pengajar mata kuliah Etika Profesi Hukum, Bapak Syaifullah Yophi A SH., MH yang telah memberikan tugas ini, sehingga kami dapat lebih memahami mengenai Etika Profesi Jaksa dan analisa terhadap pelanggaran kode etiknya.
Semoga makalah ini berkenan kepada pembaca dan juga bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau. Untuk segala kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini, kami mohon maaf. Kami terima kritik dan sarannya.

Pekanbaru, 20 November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………..1
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang………………………………………………………………………………..3
2. Rumusan Masalah……………………………………………………………………………4
3. Tujuan dan kegunaan……………………………………………………………………….4

BAB II PEMBAHASAN
1. Lembaga kejaksaan di Indonesia dan pengawasan terhadap jaksa………..5
2. Posisi Kasus………………………………………………………………..9
3. Analisa Kasus………………………………………………………………………….10
BAB III PENUTUP
1. Kesimpulan……………………………………………………………………………….13
2. Saran………………………………………………………………………………………..14
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………15

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN.
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain: turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.
Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut, diwakili oleh petugas atau pegawai kejaksaan yang disebut “Jaksa”. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya tersebut harus mengikrarkan dirinya bersumpah atau berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada Negara, bangsa, dan lembaganya.
Kode Etik Jaksa adalah Tata Krama Adhyaksa dimana dalam melaksanakan tugas Jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang Kejaksaan adalah insani yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah-pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengidahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat berpedoman kepada Doktrin Tata Krama Adhyaksa.
Dengan adanya Kode Etik maka akan memperkuat sistem pengawasan terhadap Jaksa, karena disamping ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar juga ada kode etik yang dilanggar.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana lembaga kejaksaan di Indonesia dan pengawasan terhadap jaksa?
2. Bagaimana posisi kasus “Jaksa Sirus Sinaga”
3. Bagaimana analisis kasusnya dikaitkan dengan pelanggaran Kode Etik Jaksa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui lembaga kejaksaan dan pengawasan terhadap jaksa
2. Untuk mengetahui posisi kasus “Jaksa Sirus Sinaga”
3. Untuk mengetahui analisis pelanggaran kode etik Jaksa Sirus

BAB II
PEMBAHASAN

A. Lembaga Kejaksaan dan Pengawasan Terhadap Jaksa
Peningkatan disiplin Jaksa disamping dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan kode etik, juga dilaukan melalui pengawasan masyarakat. Mekanisme kontrol eksternal dari masyarakat disalurkan melalui tromol pos 5000, tromol pos 4343 atau kepada pimpinan Jaksa yang bersangkutan. Proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui tromol pos selama ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Setelah laporan masuk ke Kejaksaan agung kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Pengawasan melalui surat-menyurat ke Kejaksaan tinggi wilayah hukum Jaksa/ Pegawai yang terlapor. Menurut MS. Rahardjo, SH. (JAMWAS) semua laporan aduan masyarakat pasti akan ditangani tetapi dalam proses pemeriksaan yang biasanya melalui surat-menyurat sehingga penanganannya lambat,sehingga hasilnya kurang efektif. Bahwa penyebab kekurang efektifnya penanganan laporan aduan masyarakat disebabkan mekanisme penyelesaian aduan masyarakat menurut Peraturan pemeirntah nomor 30 tahun 1980 (PP 30 Tahun 1980) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil memang mekanismenya seperti itu. Ke depan, mekanisme penanganan laporan aduan masyarakat yang digariskan oleh PP 30 Tahun 1980 perlu ditinjau kembali atau dibuatkan aturan khusus bagi penanganan laporan aduan masyarakat di lingkungan Kejaksaan sehingga tidak memakan waktu yang lama. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah sudah saatnya mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang menjadi wewenang pemeriksaannya oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung sehingga tidak semua jenis pelanggaran bermuara kepada Jaksa Agung. Bahwa setelah diterimanya laporan / pengaduan masyarakat, oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, laporan tersebut ditindaklanjuti kebenarannya melalui mekanisme pemeriksaan dalam pengawasan internal Kejaksaan dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
Berbagai kasus yang ditangani oleh Kejaksaan yang menarik perhatian oleh masyarakat luas sehingga keterbukaan penanganan kasus akan mengembalikan citra penegak hukum khususnya lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan harus mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang ia miliki dengan penuh rasa tanggungjawab termasuk memberikan alasan- alasan yang rasional terhadap kasus-kasus yang diberhentikan penyidikannya (SP-3). Berkaitan dengan hal tersebut Suhadibroto mengatakan bahwa : Akses publik yang diselenggarakan Kejaksaan masih jauh dari harapan masyarakat, sehingga oleh masyarakat Kejaksaan diberi predikat sebagai instansi yang paling tertutup.
Transparansi lembaga Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana tentunya sangat diharapkan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang tetapi di sisi lain tetap menghormati asas praduga tak bersalah sebagai cerminan perlindungan terhadap hak tersangka / terdakwa.
Lembaga Kejaksaan memang secara kelembagaan sejak dari dulu sudah mempunyai mekanisme pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajarannya. Bentuk pertanggungjawaban dari pengawasan internal selama ini terfokus hanya kepada Presiden dan DPR sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat masih dianggap kurang. Dalam undang-undang tentang Kejaksaan RI sendiri hanya mengamanatkan seperti demikian karena DPR sudah dianggap jelmaan dari masyarakat. Persoalannya adalah banyak keinginan dari masyarakat yang belum terakomodir dengan apa yang disuarakan oleh anggota DPR, dengan demikian lembaga Kejaksaan harus tanggap terhadap tentang rasa ketidakpuasan oleh masyarakat pada umumnya. Dengan hadirnya komisi Kejaksaan diharapkan akan memberi solusi. Jadi komisi Kejaksaan diharapkan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada publik oleh lembaga Kejaksaan untuk menyampaikan tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh lembaga Kejaksaan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja lembaga Kejaksaan.
Menurunnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada lembaga Kejaksaan. disebabkan karena minimnya upaya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga Kejaksaan. Padahal, untuk memenuhi terselenggaranya Clean Government (Pemerintahan yang bersih) dan Good Governance (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan, keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan prinsip penting yang harus terpenuhi sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan kekuasaan publik.
Pemerintahan yang baik (Good Governance ) mencerminkan kesinergian antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Karena itu pembahasan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sinergitas antara pemerintahan yang baik dan asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Seorang Jaksa pada khususnya dan pegawai Kejaksaan secara umum untuk senantiasa menghayati tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum. Salah satu caranya adalah selalu memegang kode etik dan menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugas.
Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan suatu langkah pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik dilingkungan kejaksaan, karena ini dinilai penting untuk “mengawasi” kinerja Kejaksaan dan membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menentukan kebijakannya di bidang hukum. Dalam pertemuan puncak seluruh institusi hukum yang ketiga (Law summit III) difasilitasi oleh Governance Reform in Indonesia direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal Kejaksaan. Dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 yang melahirkan Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati Pembentukan Komisi Kejaksaan.
Adanya tugas Komisi Kejaksaan untuk memantau dan menilai lembaga Kejaksaan, ke depan Komisi Kejaksaan diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung berupa rekomendasi tentang perbaikan organisasi penyusunan penyempurnaan mekanisme pengawasan dan tata kerja pengawasan yang baku, partisipatif, transparan dan akuntabel. Selain itu komisi Kejaksaan ikut mendorong penyusunan aturan mengenai tingkah laku Jaksa (Code of Conduct Jaksa) ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat bergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yaitu materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dalam sebuah masyarakat. Materi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, kemudian struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Karena hanya sebatas rekomendasi, keberhasilan komisi Kejaksaan sangat tergantung pada diri Jaksa Agung dan anggota komisi Kejaksaan. Anggota Komisi Kejaksaan harus aktif memantau hasil penelitian yang diserahkan kepada Jaksa Agung ditindaklanjuti dan harus aktif melaporkan kepada masyarakat yang mengadu tentang perkembangan kasus yang diadukan.
Selanjutnya dalam pasal 13 ayat (2) menyebutkan, dalam hal komisi Kejaksaan menerima langsung lapoan masyarakat sebagaimana dalam pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal. Adanya keharusan dari komisi Kejaksaan yang menerima langsung pengaduan dari masyarakat dan harus mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan internal Kejaksaan.
Semestinya tidak semua laporan aduan dari masyarakat diteruskan kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti oleh pengawasan internal. Komisi Kejaksaan harus diberikan kewenangan untuk menentukan laporan masyarakat yang mana ia periksa sendiri dan yang mana yang harus diteruskan kepada Jaksa Agung berdasarkan kasus yang dilaporkan. Contoh, pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sendiri menjadi kewenangan komisi Kejaksaan untuk memeriksa langsung.

B. Posisi Kasus

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung, Hamzah Tadza, menyatakan bahwa jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan telah melakukan pelanggaran berat. Hamzah menegaskan, karena ditemukan indikasi kesengajaan, tidak menutup kemungkinan akan berujung pada pemberhentian tidak hormat. Pemberhentian tidak hormat akan menunggu seluruh hasil pemeriksaan selesai dilakukan dengan juga melakukan konfrontir dengan Gayus Tambunan, penyidik kepolisian, serta pengacara Gayus.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh jaksa yang menangani perkara Gayus bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/1980. PP itu menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri harus “disiplin”, yakni disiplin dalam ucapan, tulisan, dan perbuatan baik di dalam maupun di luar jam kerja. Hamzah menegaskan, jika kemudian ditemukan ada indikasi pidana, yakni menerima uang alias gratifikasi dalam menangani perkara, maka mengacu pada PP No. 20/2008, Jaksa Agung berhak memberhentikan sementara statusnya sebagai jaksa berdasarkan rekomendasi Jaksa Agung Muda Pengawasan. “Apabila nanti ada salah seorang jaksa terbukti pidana Jaksa Agung berhak memberhentikan,”tandasnya.
Kejaksaan Agung sendiri telah telah menetapkan lima orang aparaturnya sebagai terlapor dugaan pelanggaran etika profesi dalam kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan. Para terlapor itu adalah jaksa P16 selaku peneliti Cirus Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Savitrie Salim dan jaksa P16A Nazran Aziz dari Kejari Tangerang, sebagai jaksa sidang.
Para pejabat struktural yang turut diperiksa adalah Kasubbag Tata Usaha pada Direktorat Prapenuntutan Rohayati, karena mengetahui alur administrasinya, Kasubdit Kamtibum dan TPUL pada Direktorat Prapenuntutan Jampidum Mangiring, yaitu tempat berkas masuk. Tak lupa, Direktur Prapenuntutan Poltak Manullang, Direktur Penuntutan Pohan Lasphy, juga ikut diperiksa. Hamzah menegaskan, dalam pemeriksaan yang dilakukan tersebut yang paling bertanggungjawab adalah Ketua Jaksa Peneliti Berkas Cirus Sinaga yang sekarang menjadi Asisten Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta Direktur Prapenuntutan Poltak Manulang yang menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. “Dalam kasus ini keduanya yang paling bertanggung jawab,”tegasnya. Hamzah bilang, jabatan struktural keduanya kini sudah resmi dicopot.

C. Analisa Kasus
Dari wacana diatas dapat dilihat adanya kode etik profesi yang menyalahi aturan, yaitu penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh rekan dan atasan jaksa non aktif Cirus Sinaga dalam proses pengurusan berkas perkara Gayus Tambunan saat bersidang di Pengadilan Negeri Tanggerang. Cirus dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang – halangi Penyidikan. Dalam putusan majelis hakim yang menangani Cirus, Albertina Ho, menyatakan bahwa rekan dan atasan Cirus semestinya ikut dimintai pertanggungjawaban.
Untuk kode etik profesi jaksa di Indonesia telah diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang kode etik jaksa. Dimana dalam Pasal 4 , Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:
1. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
3. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
4. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
5. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
6. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
7. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
8. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.
Dalam kasus Jaksa Sirus juga melanggar kode etik jaksa dalam pasal 1 dan 4, dimana Jaksa Sirus menerima uang dari tersangka korupsi dalam kasus yang ditanganinya
Seharusnya sebagai seorang jaksa Cirus tidak boleh melakukan tindakan pidana tersebut yang sekaligus membuktikan pelanggaran kode etik yang dilakukannya, Cirus telah melanggar prinsip etika profesi, dengan menjadi seorang jaksa yang tidak bisa menjaga disiplin diri yang telah disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Seharusnya Cirus Sinaga memberikan suatu sikap atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas karena masyarakat telah mengenal bahwasannya seorang jaksa itu adalah bagian dari penegak hukum yang seharusnya dapat membuktikan kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Gayus Tambunan bukan untuk menghalang – halangi penyidikan yang akan dilakukan. Dengan adanya kasus seperti itu dapat dikatakan bahwa hukum di Indionesia sudah dapat di beli dengan apa saja agar tersangka yang akan di adili mendapat keringan dari hukuman yang seharusnya pantas di terimanya bukan sebaliknya. Masyarakat mungkin akan kehilangan kepercayaan dengan lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, dikarenakan pihak – pihak yang bersangkutan tidak dapat menjalakan etika profesi tersebut dengan baik dan benar.
Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa : untuk dapat menjamin kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana oleh Kejaksaan mekanisme kontrol dapat dilakukan sebagai berikut :
1. Mekanisme kontrol internal, yang dapat dirumuskan dalam perundang- undangan internal lembaga, yang mendorong agar :
a. Sesama aparat menjaga kinerja kolega mereka; dan
b. Agar atasan meningkatkan kualitas produk aparat yang dipimpinnya, dengan memberikan penghargaan pada personel yang berprestasi, dan menjatuhkan sanksi dalam berbagai tingkatan, bagi mereka yang buruk performancenya
2. Mekanisme kontrol eksternal, yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum antara lain maupun oleh publik :
a. Kontrol oleh lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana. Kontrol ini harus secara tegas dirumuskan dalam perundang-undangannya sekaligus dengan sanksi yang diancamkan apabila personel atau lembaga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan due process of Law;
b. Kontrol oleh publik. Untuk menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan faktor pendorong profesionalisme Kejaksaan, maka perlu dirancang adanya mekanisme kontrol yang memberikan akses pada publik manakala kinerja lembaga ini mengabaikan ketentuan yang ada. Selain melalui pra peradilan, adanya lembaga yang melakukan pemantauan terhadap setiap lembaga akan sangat membantu. Melihat pentingnya lembaga semacam ini, maka perumusannya perlu dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan organik, untuk menjamin bahwa keberadaannya diperhatikan oleh Kejaksaan.
Kita menyambut gembira pembentukan Komisi Kejaksaan. Sebab kedudukan dan peran Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas Eksternal terhadap Kejaksaan sangat penting mengingat posisi Kejaksaan sebagai salah satu pilar penegakan hukum bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mahkamah Agung sangat menentukan hitam putihnya hukum di negeri ini. Pengawasan, pembinaan dan penindakan secara tegas dan adil terhadap Jaksa yang melakukan penyalahgunaan jabatan dan atau wewenang, atau bisa disebut dengan “Jaksa bermasalah atau Jaksa nakal” adalah sangat penting. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa “Untuk membersihkan lantai (memberantas korupsi)diperlukan sapu ( aparat penegak hukum) yang bersih pula.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kode Etik Jaksa mempunyai implementasi yang sangat strategis dengan pelaksanaan tugas jaksa sebagai Penuntut Umum antar alain yaitu :
a) Kode Etik Jaksa terkandung nilai-nilai luhur yang dapat membangun pribadi para penegak hukum yang lebih bermartabat dalam menjalankan fungsinya.
b) Sanksi yang diberikan kepada oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa dapat berupa sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang ringan dan sanksi diberhentikan dengan tidak hormat apabila oknum jaksa memenuhi alasan pemberhentian dalam Pasal 13 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Kendala yang sering muncul dalam penerapan Kode Etik Jaksa terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah :
a) Pengawasan terhadap tugas jaksa sebagai penuntut umum yang di lakukan oleh setiap kepala masing-masing divisi dalampelaksanaanya kurang efektik karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa
b) Sanksi terhadap oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa kurang memberikan efek jera sehingga perlu disempurnakan karena masih terdapat oknum jaksa yang melanggar Kode Etik Jaksa
.

B. Saran:

1. Peraturan Kode Etik perilaku Jaksa harus lebih di sempurnakan, karena belum bisa memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan pelanggaran
2. Harus ada ketentuan peraturan yang jelas tentang berapa kali Jaksa boleh mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, karena hal ini berkaitan dengan asas peradilan cepat dengan biaya ringan.
3. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tugas harus benar-benar berpedoman pada Kode E tik perilaku dan peraturan lain yang mengatur tentang hal itu.
4. Perlu di adakannya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun pribadi Jaksa agar dapat menciptakan Jaksa-jaksa yang bernilai positif,baik dari awal penerimaan Jaksa-jaksa yang baru sampai pada tingkat atas.
5. Perlu diadakannya studi khusus kepada oknum-oknum Jaksa, untukmengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi oknum Jaksa sehingga melakukan pelanggaran

DAFTAR PUSTAKA

Arkristuti Harkrisnowo, Membangun Strategi kinerja Kejaksaan bagi peningkatan Produktivitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik: Suatu usulan pemikiran, makalah disampaikan dalam rangka seminar mewujudkan supremasi hokum, Puslitbang Kejagung, Jakarta, 22 Agustus 2001
Kelik Pramudya, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, 2010, Jakarta: PT.Suka Buku
Koran Antara, 8 April 2010
Koran Kompas Edisi 02 November 2011
Rakatama, Aditya, Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Pastisipasi Publik dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, 2006, Jakarta: Sinar Grafika

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s