Hukum dan Konflik Sosial

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya juga berterimakasih kepada dosen pengajar mata kuliah Filsafat Hukum, Ibu Gusliana HB, SH., M.Hum yang telah memberikan tugas mengenai “HUKUM DAN KONFLIK SOSIAL”, sehingga saya dapat lebih memahami mengenai materi ini.
Semoga makalah ini berkenan kepada Dosen dan juga bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau. Untuk segala kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini, saya mohon maaf. Saya terima kritik dan sarannya.
Demikian makalah ini kamu buat semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 25 Oktober 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 3
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat 4
BAB II PEMBAHASAN
A. Konflik di Dalam Masyarakat……………………………………………………….5
B. Hakekat Dasar Konflik Sosial……………………………………………………….8
C. Fungsi Hukum dalam Masyarakat……………………………………………………9
D. Peran Hukum dalam Penyelesaian Konflik…………………………………………..13
E. Pencegahan Konflik………………………………………………………………….14
F. Penyelesaian Konflik………………………………………………………………..14
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan 18
B. Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Pengalaman umum, yang diperkuat oleh kesaksian sejarah menunjukkan bahwa relasi sosial yang ditandai dengan kompetisi yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi penentangan; dan jika penentangan ini menegang tajam akan memunculkan konflik. Wujud konflik yang paling jelas adalah perang bersenjata, di mana dua atau lebih kelompok atau suku bangsa saling tempur dengan maksud menghancurkan atau membuat pihak lawan tidak berdaya. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.

B. Rumusan Masalah
G. Konflik di Dalam Masyarakat
H. Hakekat Dasar Konflik Sosial
I. Fungsi Hukum dalam Masyarakat
J. Peran Hukum dalam Penyelesaian Konflik
K. Pencegahan Konflik
L. Penyelesaian Konflik

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Untuk mengetahui perkembangan konflik di dalam masyarakat
2. Untuk memahami hakekat dasar konflik sosial
3. Untuk mengetahui fungsi hukum dalam masyarakat berkaitan dengan konflik sosial
4. Untuk mengetahui peran hukum dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat
5. Untuk mengathui cara pencegahan konflik
6. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik

BAB II
PEMBAHASAN

A. Konflik di Dalam Masyarakat

Sebagai sebuah negara multi etnik, multi budaya, dan multi religi, Indonesai selalu dihantui dengan kerentanan ancaman terjadinya konflik dengan beragam latar belakang, mulai konflik berbasis identitas, etno comunal, separatis, perbeutan akses sumberdaya alam hingga konflik berskala mikro seperti tawuran antar pemuda, sengketa antar penduduk dan sebagainya. Semuanya bisa mengakibatkan petaka bila tidak dikenola dengan baik oleh pemerintah. Apalagi sejarah memperlihatkan masyarakat Indonesia lebih rentan dan sensitif dengan keterancaman identitas (security of identity) dibanding dengan keterancaman dari persoalan struktural (security of structural problem).Meski masih bisa diperdebatkan, faktanya orang Indonesia mudah disulut dan dimobilisasi apa bila ada simbol kesukuan, agama, dan budaya yang disinggung. Simak saja kasus seperti ajaran Ahmadiyah, Lia Eden, yang menyulut kemarahan sebagian umat Islam. Namun Indonesia tidak pernah melakukan revolusi dan perlawanan massif meski kebijakan pemerintah Faktanya sejak Jaman Orde Baru-hingga sekarang, semakin memiskinkan dan meminggirkan, seperti program kenaikan BBM, yang malah tidak menimbulkan gejolak dan perlawanan massal pada negara. Padahal akar masalah konflik sesungguhnya justru diakibatkan oleh masalah-masalah struktural-kekuasaan ekonomi maupun politik, yang terpendam dan laten sepanjang masa Orde Baru. Di mana tidak hadirnya kebijakan inklusif dibidang ekonomi, politik, dan sosial, yang berakibat terjadinya kesenjangan horisontal antar kelompok dibidang ekonomi (kekayaan, pekerjaan, dan pendapatan) serta ketidakseimbangan manfaat secara geografis. Dari sisi politik, bisa jadi semua kelompok penting dimasyarakat tidak pernah diikutsertakan dalam kekuasaan politik, administrasi pemerintahan, serta kekuasaan birokrasi lainnya.
Akar masalah inilah, yang mengakibatkan Indonesia, meminjam istilah Ihsan Malik –Direktur Titian Perdamain, bagaikan “padang rumput ilalang yang kering kerontang, tinggal menunggu siapa yang mau menyalakan korek api untuk membakarnya.”
Pada masa Orde Baru dimana kekuasaan sangat sentral dan peran negara hegemonik dan dominatif, maka mekanisme penyelesaian konflik lebih menonjolkan tindakan represif dan militeris. Model ini umum dikenal sebagai kebijakan stike and carrot, memberikan kue pembangunan ekonomi namun pemerintah juga menggunakan mekanisme gebuk apabila masyarakat tidak patuh pada aturan atau kebijakan negara. Pola penyelesaain ini bahkan seragam hingga keseluruh Pelosok Nusantara. Terutama akibat penyeragaman instusi lokal dan dipaksakannya UU 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Maka instusi adat yang juga berfungsi untuk melakukan penyelesaian sengketa nyarus lumpuh Total. di Sumatera Barat struktur pemerintahan nagari nyaris lumpuh dan tidak berfungsi maksimal akibat diberlakukannya pemerintahan desa. UU ini juga secara sistematis menghilangkan peran Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa, karena sulurh penyelesaian konflik ditangani langsung oleh aparat militer dari Babinsa hingga Kodim. Bahkan peran intusi peradilan maupun instusi kepolisian juga tidak maksimal akbiat peran sentral militer dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Karena peran dominasi militer inilah mekanisme penyelesaian konfliknya menghasilkan kepatuhan sesaat pada masyarakat. Kepatuhan karena ketakutan, namun memendam potensi konflik dikemudian hari. Sementara menurut Gerry van Kliken dari Koninklijk Instituut voor Taal (KITLV), Leiden, Belanda dalam konferensi internasional tentang konflik Asia Pasifik yang diadakan oleh LIPI, MOST, UNDP dan UNESCO di Jakarta 22 Oktober 2003 menyebutkan (didasarkan atas penelitiannya) bahwa konflik yang terjadi pada masa setelah Soeharto jatuh seperti Ambon, Sampit, Poso yang terjadi tahun 1998 dan 2001 lebih didorong oleh eskalasi isu, baik melalui penyebaran informasi lewat jalur yang sudah terbentuk (difusi) maupun penyebaran antar komunitas yang sebelumnya tidak memiliki ikatan sosial (brokerage). Ikatan yang kemudian muncul antar komunitas ini membuat konflik Poso, Ambon, Sampit yang bermula dari pertengkaran dua pemuda mabuk menjadi konflik antar agama yang mendapat perhatian internasional.
Potensi konfik ini terpendam selama Orde Baru, akibat dari kontrol pemerintah yang begitu ketat, sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat di daerah konflik untuk membicarakan berbagai problem identitas diruang publik yang sehat. Perbedaan agama maupun suku, memunculkan persoalan baru ketika dikaitkan dengan posisi dan distribusi kekuasaan. Pemerintah Orde Baru tidak memberikan ruang terjadinya negosiasi, namun ditutup rapat melalui state aparatus. Dengan pola rekrutmen kepemimpian lokal yang juga diatur oleh pemerintahan pusat. Keragaman faktor pemicu konflik di Era Orde Baru menunjukan kompleksitas problem yang dihadapi masyarakat di banyak daerah yang rentan konflik, di daerah di mana komposisi penduduk dan etnisitas mengalami relasi pasang surut dan keberimbangan kompoisi kependudukan, maka potensi kerusuhan konflik berlatar agama maupun suku rentan terjadi. Namun dibeberapa daerah yang potensi sumberdaya melimpah seperi Aceh, Papua, Kalimantan Timur, dan Riau maka potensi konflik dengan nuansa separatis sangat menonjol. Beberapa bahkan sudah menggunakan perlawanan bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang banyak memberikan tekanan pada pemerintah Pusat, dan menguras energi kekuasaan dengan meninbulka banyak korban di kedua belah pihak.
Penyelesaian konflik separatis selalu menggunakan Operasi Milter di Aceh Bahkan di jadikan Daerah Operasi Milter yang memakan ribuan korban selama masa operasi tersebut di berlakukan. Demikian juga di Papua, pola operasi militer dikedepankan, sehingga peluang menyelesaikan konflik berdasarkan musyawarah mauupun dialog nyaris tidak berjalan dengan baik. Baru pada Era reformasi konflik separatis berhasilkan diselesaikan, melalui perjanjian Helsenki di Aceh serta pemberlakukan UU Otonomi Khusus maupun Papua.
Demikian juga penyelesaian konflik identitas di Masa Orde Baru masa awal 1990, seperti Kerusuhan dan Pembakaran gereja di Situbondo. Kerusuhan Tasikmalaya, Kerusuhan di Banjarmasin, dan Rengas Dengklok, hingga kerusuhan 27 Juli 1996 diselesaikan dengan cara penidakan hukum represif dan militeris. Para pelaku konflik tidak pernah diadili secara transparan, bahkan beberapa ditutupi hingga memunculkan misteri siapa aktor pelaku sesungguhnya dari kerusuhan identitas di Masa Orde Baru. Namun hampir dari seluruh persoalan konflik yang mengemuka baik pada masa orde baru mapunmasa reformasi, Pemuda selalu menjadi faktor pemicu yang menyulut esklalasi konflik sedemikian besar sehingga membahayakan sendi berbangsa dan bernegara. Pemuda yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan dan kemajuan daerah justru berperilaku sebalikanya. Faktor kepemudaan harus dijadikan pertimbangan pemerintah bila RUU penangan Konflik akan segera di bahas di DPR.
Fakta memperlihatakan bahwa beberapa kerusuhan sosial di Indonesia bahkan kerusuhan separatis, identitas, maupun konflik antara masyarakat dengan negara, kejadiannya selalu dipicu oleh bentrokan kaum muda. Data Base Pola Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003) hasil kejian UNSFIR dengan Divisi Konflik dan Perdamaian LP3ES dan Pusat Pemulihan Konflik UNDP di 14 Propinsi, menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh pemuda, adalah penyebab terbesar dari seluruh konflik yang ada di Indonesia

B. Hakekat Dasar Konflik Sosial
Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara
dua orang/kelompok atau lebih, di mana masing-masing fihak berusaha untuk saling
mengalahkan atau bahkan meniadakan fihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat difahami sebagai akibat tidak sempurnanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara fihak-fihak yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua fihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif.
Sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok yang
beraneka, konflik sosial adalah salah satu hakekat alamiah dari interaksi sosial itu sendiri. Konflik sosial tidak dapat ditiadakan, yang dapat dilakukan adalah upaya pengelolaan dan mempertahankan konflik pada tingkat yang tidak menghancurkan kebersamaan yang dibayangkan dan diinginkan bersama. Konsep tentang perdamaian abadi (baca: masyarakat tanpa konflik) sebagai hasil dari sebuah proses alamiah karena bekerjanya sebuah sistem sosial secara otomatis, merupakan sebuah ilusi.
Situasi damai, dilihat dari perspektif konflik, bukan sebuah situasi tanpa konflik.
Hal itu dapat dijelaskan dengan dua cara. Pertama, terjadinya keseimbangan kekuatan
antara fihak-fihak yang berinteraksi. Kedua, terjadinya dominasi fihak yang lebih lemah oleh fihak yang lebih kuat dan berkuasa. Hal ini terjadi karena pada hakekatnya, setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Ketika mereka melakukan interaksi sosial, yang sesungguhnya tercipta adalah sebuah battle ground di mana setiap kepentingan yang berbeda bertemu dan saling memaksakan.
Dari pemahaman ini, dapat dibedakan adanya konflik yang tersembunyi (latent conflict) dan konflik yang terbuka (manifest conflict). Sebuah konflik yang tersembunyi, dapat berubah menjadi sebuah konflik terbuka, ketika struktur-struktur sosial yang terdiri dari kerangka nilai dan norma yang ada, sudah tidak lagi mampu membingkai kekuatan kepentingan yang terdominasi atau ketika terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di mana ada fihak yang merasa cukup kuat untuk melakukan aksi peniadaan fihak lawan secara fisik. Dalam kondisi demikian, setiap peristiwa sosial sehari-hari berpotensi menjadi pemicu bagi meledaknya sebuah konflik sosial terbuka. Kecepatan berubahnya sebuah konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti, proses globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat pendidikan, serta kesenjangan antar generasi. Ketika sebuah konflik sudah menjadi konflik terbuka, biasanya sudah terlambat untuk ditangani dan juga sudah menelan korban dan kerugaian, tidak saja bagi fihak-fihak yang bertikai, tetapi juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya.

C. Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Untuk tetap bertahan dalam hidupnya dan untuk mempermudah memenuhi kebutuhannya manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia sering kali diidentifikasikan tidak hanya sebagai makhluk biologis saja tetapi juga sebagai makhluk sosial sebagaimana dikatakan oleh Paul Vinogradoff, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Bagi manusia, melakukan hubungan-hubungan sosial sudah merupakan perintah alam. Hal ini karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya hidupnya dalam keadaan terisolasi dan terpisah dengan alam dan manusia lainnya karena dia senantiasa membutuhkan orang lain untuk melakukan kerjasama dan saling membantu dengan manusia yang lainnya. Pertanyaan mengenai apa arti hukum itu yang sebenarnya
dan fungsi hukum dalam masyarakat, dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar apaka tujuan hukum itu. Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat yang fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.
Lepas dari segala hal lain yang menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.
Mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau diluar masyarakat, maka manusia, masyaraat dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Disamping ketertiban menurut Prof, Muchtar Kusumaatmaja tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda si dan ukuranya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarajat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan
olehnya manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuannya secara optimal didalam masyarakat tempat dia hidup.

a) Hukum Sebagai Kaedah Sosial
Adanya hukum sebagai kaedah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri diatur pula oleh agama , kaedah susila, kaedah kesopanan, adat-kebiasaan dan kaedah-kaedah sosial lainnya. antara hukum dan kaedah-kaedah sosial lainnya in, terdapat jalinan hubungan yang erat yang satu memperkuat yang lainnya. Adakalanya hukum tidak sesuai atau serasi dengan kaedah-kaedah sosial lainnya itu.
Akan tetapi dalam satu hal, hukum berbeda dari kaedah sosial yang lainnya, yakni bahwa penataan ketetntuan-ketetntuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tun duk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanannya.
Hal ini tampak dengan jelas dalam suatu negara, pemaksaan itu biasanya berada di tangan negara dengan alat-alat perlengkapannya. Soal pemaksaan ketaatan terhadap hukum ini membawa kita ke suatu masalah yang pokok bagi penyelamatan dari hakekat hukum, yakni masalah hukum dan kekuasaan. Permasalahan yang menyangkut berfungsinya hukum dalam masyarakat tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Teori-teori hukum memaparkan tiga hal tentang berlakunya hukum sebagai kaedah; pertama.kaedah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya Kedua kaedah hukum tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan). Ketiga kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

b) Hukum Sebagai Pengendali Sosial
Masih banyak sarjana hukum indonesia yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kaedah yang ekslusif dan autonom. Sebagai konsekuensi dari pendangan tersebut banyak sarjana hukum indonesia hanya berfungsi sebagai a tool of social control (alat pengawasan/control masyarakat) yang secara pasif mengikuti perubahan masyarakat; manakala masyarakat berubah, maka hukumpun berubah pula. Jadi hukum disini hanya merupakan stabilisator yang bertugas menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Namun sebaliknya, konsepsi yang memandang hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaedah-kaedah) dan komponen struktural dan kultural memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai a tool off social engenering yang dapat memaksakan perubahan masyarakat.
Pandangan bahwa hukum tidak dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan dianut leh savigny. Ia dengan tegas menyangkal kemungkinan penggunaan hukum sebagai alat melakukan perubahan. Pendapatnya didasarkan atas konsepsinya mengenai hukum. Yaitu melihat hukum sebagai suatu yang tumbuh alamiah dari pergaulan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa savigny adalah pemuka mazhab sejarah dalam hukum yang mengatakan bahwa hukum merupaka perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeis) yaitu bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, dan bukan dari pembentuk undang-undang.
Masih banyak sarjana yang menganggap bahwa hukum selalu ketinggalan dari perubahan sehingga hukum tidak dapat melakukan perubahan terhadap masyarakat, namun apakah keadaannya memang demikian dalam arti bahwa hukum tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat?
Kesadaran untuk menggunakan hukum sebagai sarana yang sengaja dipakai untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki, beranjak dari inti pemikiran yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang dikenal dengan law as a tool off social engenering , yang di Indonesia mulai muncul sekitar tahun 1970 oleh seorang pakar hukum yang pada berbagai kesempatan mencoba untuk menarik perhatian orang mengenai penggunaan hukum sebagai sarana perubahan Dalam masyarakat. Dalam prasaran yang dikemukakan pada seminar lembaga ilmu pengetahuan indonesia mengenai pengaruh faktor sosial budaya dalam pembangunan nasional permulaan tahun 1970, ia sudah menyampaikan pendapatnya yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan penting dalam proses pembaharuan. Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa adanya ketertiban di dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan.
Disampiang itu hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke dalam tujuan yang dikehendaki oleh perubahan terencana tersebut. Sudah tentu fungsi tersebut seharusnya dilakukan disamping fungsi hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial.

D. Peran Hukum dalam Penyelesaian Konflik
Achmad Ali menjelaskan bahwa penerapan hukum itu dalam hal tidak ada konflik dan dalam hal terjadi konflik. Pertama, penerapan hukum pada saat tidak ada konflik. Contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang, dan penjual menerima uang pembayaran. Kedua, penerapan hukum pada saat terjadi konflik. Contohnya si Pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barangnya yang telah dijual. Sehubungan dengan itu, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, yang berlaku baik ada konflik maupun tidak ada konflik. Akan tetapi harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasi lain seperti kaedah agama, kaedah moral, dan sebagainya.
Suatu pendekatan teoritis fungsional struktural oleh Talcott Parsons, bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, yaitu kesepakatan bersama yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggotanya. Pendekatan tersebut, dapat dikaji melalui anggapan dasar, antara lain:
1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
2) Hubungan tersebut, saling pengaruh mempengaruhi yang merupakan hubungan timbal balik.
3) Walaupun interaksi sosial tidak tercapai dengan sempurna, namun secara pundamental sistem sosial senantiasa cenderung untuk menghadapi perubahan-perubahan itu.
4) Walaupun terjadi ketegangan-ketegangan dan penyelewenganpenyelewengan, akan tetapi dalam jangka waktu yang panjang keadaan tersebut dapat teratasi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak perlu ada konflik di dalam masyarakat, karena kedudukan hukum dalam mekanisme pengintegrasian mempunyai peranan yang sangat penting. Namun demikian, Thomas Hobbes menyatakan bahwa masyarakat adalah sebagai medan peperangan antara manusia satu dengan manusia lain, atau antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Kaedah-kaedah ini mengkoordinasikan unit-unit dalam lalu lintas kehidupan sosial dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya manusia itu bertindak. Dengan demikian itu, jika terjadi konflik di dalam masyarakat, maka hukum harus berperan. Olehnya itu, menurut Hobbes hukum itu ditentukan untuk mengatur konflik-konflik yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial. Inilah yang disebut oleh Hobbes fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi.

E. Pencegahan Konflik
Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:
a) memelihara kondisi damai di masyarakat;
b) mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai;
c) meredam potensi konflik; dan
d) mengembangkan sistem peringatan dini.
Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

F. Penyelesaian Konflik

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), detente. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil.
a. Konsiliasi
Konsiliasi berasal dari kata Latin conciliatio atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ke tiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Contoh yang lazim terjadi misalnya pendamaian antara serikat buruh dan majikan. Yang hadir dalam pertemuan konsiliasi ialah wakil dari serikat buruh, wakil dari majikan/perusahaan serta ketiga yaitu juru damai dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Tenaga. Kerja. Langkah-langkah untuk berdamai diberikan oleh pihak ketiga, tetapi yang harus mengambil keputusan untuk berdamai adalah pihak serikat buruh dan pihak majikan sendiri.

b. Mediasi
Mediasi berasal dari kata Latin mediatio, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat; keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.

c. Arbitrasi
Arbitrasi berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antara dua negara dapat ditunjuk negara ketiga sebagai arbiter, atau instansi internasional lain seperti PBB. Orang-orang yang bersengketa tidak selalu perlu mencari keputusan secara formal melalui pengadilan. Dalam masalah biasa dan pada lingkup yang sempit pihak-pihak yang bersengketa mencari seseorang atau suatu instansi swasta sebagai arbiter. Cara yang tidak formal itu sering diambil dalam perlombaan dan pertandingan. Dalam. hal ini yang bertindak sebagai arbiter adalah wasit.

d. Koersi
Koersi ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau pun psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. Misalnya, dalam perang dunia II Amerika memaksa Jepang untuk menghentikan perang dan menerima syarat-syarat damai.

e. Detente
Detente berasal dari kata Perancis yang berarti mengendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Jadi hal ini belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Dalam praktek, detente sering dipakai sebagai peluang untuk memperkuat diri masing-masing; perang fisik diganti dengan perang saraf. Lama masa “istirahat” itu. tidak tertentu; jika masing-masing pihak merasa diri lebih kuat, biasanya mereka tidak melangkah ke meja perundingan, melainkan ke medan perang lagi.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada masa Orde Baru dimana kekuasaan sangat sentral dan peran negara hegemonik dan dominatif, maka mekanisme penyelesaian konflik lebih menonjolkan tindakan represif dan militeris. Model ini umum dikenal sebagai kebijakan stike and carrot, memberikan kue pembangunan ekonomi namun pemerintah juga menggunakan mekanisme kekerasan apabila masyarakat tidak patuh pada aturan atau kebijakan negara.
Potensi konfik ini terpendam selama Orde Baru, akibat dari kontrol pemerintah yang begitu ketat, sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat di daerah konflik untuk membicarakan berbagai problem identitas diruang publik yang sehat. Perbedaan agama maupun suku, memunculkan persoalan baru ketika dikaitkan dengan posisi dan distribusi kekuasaan. Pemerintah Orde Baru tidak memberikan ruang terjadinya negosiasi, namun ditutup rapat melalui state aparatus. Dengan pola rekrutmen kepemimpian lokal yang juga diatur oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya Pemerintah Orde Reformasi juga berupaya mendorong dan memperkuat kekuatan masyarakat dengan mendorong penyelesaian berdasarkan mekanisme lokal baik melalui adat maupun pemerintahan kecil ditingkat lokal, seperti di desa.
Perubahan pola penyelesaian Orde Baru ke Orde Reformasi ini juga terkait dengan pembalikan situasi, dimana pada masa Orde Baru Negara sangat kuat dan masyarakat (civil society) lemah, sedangkan pada masa Orde Reformasi, Negara menjadi lemah karena menguatnya civil society. Sayangnya proses melemahnya negara (the weakening of the state) yang sudah mulai terlihat sejak awal 1998, masih terus berlanjut. Sejak tahun 1998, Indonesia menjadi negara dengan pemerintahan-pemerintahan yang kurang efektif.
Model dan mekanisme penyelesaikan konflk sosial di Indonesia, selalu di
topang oleh 2 (dua) sisi penyelesian, pertama model penyelesian yang formal dan prosedural yang diperanakan oleh pemerintah dengan aparat hukumnya, kedua model penyelesian yang bersifat kultural yang diperankan seutuhnya oleh masyarakat lokal dengan menggunkan mekanisme adat yang telah berlaku secara turun temurun.
Indonesia memiliki kekayaan khasanah tradisi intelektual termasuk didalam upaya membangun perdamaian dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik berbasis kultural. Dengan demikian tidak mungkin dilakukan pola penyelesaian yangseragam mengingat situasi kebangsaan Indonesia yang sangat multikultural. Masing-masing daerah memiliki local wisdom yang perlu dihargai sebagai pilihan alternative penyelesaian konflik.

B. Saran
1. Konflik sosial harus diterima sebagai salah satu realitas sosial yang merupakan salah satu hakekat kebersamaan, ilusi tentang terciptanya kebersamaan yang bersifat otomatis, dapat menyebabkan lahirnya sikap menghindari konflik yang akhirnya melumpuhkan kemampuan masyarakat untuk mengelola konflik secara mandiri dalam kehidupan bersama.
2. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara lebih dini dengan mengidentifikasi pola-pola kontak dan komunikasi sosial yang dapat memprediksi bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif dari dua orang individu atau kelompok.
3. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi dan mempelajari lebih seksama berbagai kepentingan spesifik yang merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan hakiki dan alami dari setiap individu atau kelompok yang membangun kesatuan sosial tersebut.
4. Penanganan konflik sosial tidak hanya dilakukan pada saat konflik sudah terbuka, yang biasanya sudah terlambat. Penanganan konflik perlu dilakukan secara lebih dini dengan cara mengidentifikasi secara cermat bentuk-bentuk konflik tersembunyi, kadar ketegangan yang timbul dari konflik tersembunyi tersebut, faktor-faktor yang potensial menjadi pemicu, serta pengaruh intervening variables penting yang ikut mempercepat proses perubahan sebuah konflik tersembunyi menjadi sebuah konflik terbuka.
5. Penanganan konflik secara efektif, juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi secara cepat dan akurat mengenai dimensi konflik yang terjadi. Konflik yang bersifat vertikal, perlu ditangani secara berbeda dengan konflik horisontal karena melibatkan dua individu atau kelompok sosial yang berbeda stata dan kekuatan hegemoniknya.
6. Penanganan konflik sosial secara efektif tidak hanya memperhatikan wujud konflik yang fisikal, melainkan juga yang bersifat ideologis yang berakar pada perbenturan nilai-nilai dasar, serta konflik normatif yang berakar pada perbedaan mengenai aturan berperilaku.
7. Dalam konteks masyarakat multikultural, aturan perundang-undangan harus mampu menumbuhkan kemampuan setiap individu dan kelompok masyarakat untuk memiliki kapasitas penting untuk hidup bersama, yaitu kesadaran akan jati diri dan sadar akan kepentingannya, kesadaran bertindak publik yang berlandas pada kemampuan menyadari dan menerima kepentingan orang lain dan kelompok lain setara dengan kepentingannya, memiliki keterampilan untuk menjadi juru bicara yang fasih dan elegan bagi kepentingan diri dan kelompoknya, menjadi pendengar yang peka terhadap kepentingan orang dan kelompok lain, serta mampu memberikan solusi-solusi kontributif yang larap dengan kerangka besar mosaik kebersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Agung, Jakarta

Otje Salman, 1993, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni,Bandung.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s