Pengawasan Terhadap Kode Etik Advokat

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kasih karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya juga berterimakasih kepada dosen pengajar mata kuliah Filsafat Hukum, Bapak Syaifullah Yophi A SH., MH yang telah memberikan tugas mengenai “PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT”, sehingga saya dapat lebih memahami mengenai materi ini.
Semoga makalah ini berkenan kepada Dosen dan juga bermanfaat bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Riau. Untuk segala kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini, saya mohon maaf. Saya terima kritik dan sarannya.
Demikian makalah ini saya buat semoga bermanfaat.

Pekanbaru, 01 November 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan sosok yang baru di tanah air kita, dia begitu penting untuk dibicarakan karena hal ini tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi lebih jauh di sisi lain ia juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan di Indonesia. Saat ini yang menjadi sorotan yang sangat-sangat menyedot perhatian setiap orang adalah faktor penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
Seharusnya para aparat penegak hukum merenungkan kembali apa itu etika profesi hukum yang akhirnya terejawantah dalam kode etik profesi hukum. Istilah etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Sedangkan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam profesi hukum.
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat mengakibatkan kebutuhan akan jasa hukum seorang advokat juga semakin tinggi. Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan perilaku kurang terhormat.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini mempunyai advokat dalam jumlah yang cukup besar yang berasal dari berbagai pelosok di Indonesia. Jumlah advokat yang sangat besar ini menuntut adanya dewan etika yang dapat mengawasi perilaku dan etika seorang advokat. Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.
Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Advokat sebagai profesi hukum (officium nobile) dalam menjalankan profesinya harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi.
Namun, bagaimanakah implementasi kode etik advokat dalam praktiknya di Indonesia saat ini? Advokat Indonesia saat ini justru mengalami penurunan kualitas dan moralitas dibandingkan dengan advokat-advokat senior yang dahulu masih aktif dan berjuang pada era Orde Baru dan Orde Lama.
Pada saat itu advokat masih berjuang dengan hati nurani, objektif dan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Sekarang advokat banyak yang terlibat dalam korupsi yudisial. Apa yang terjadi dengan kondisi dewan kode etik saat ini? Dewan kode etik yang saat ini ada hanyalah dewan kehormatan advokat yang dimiliki oleh Peradi, namun melihat konsep wadah tunggal ini apakah adil apabila seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik kemudian diperiksa hanya oleh dewan kehormatan Peradi tanpa adanya pengawasan dalam dewan kehormatan tersebut.
Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat semakin banyak terjadi, namun pelanggaran-pelanggaran tersebut masih saja dibiarkan oleh dewan kehormatan.
Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk memilih judul “PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengawasan terhadap kode etik Advokat di Indonesia?
2. Bagaimana Penindakan Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat?

C. Tujuan dan Manfaat
1. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap kode etik Advokat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penindakan Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat.

BAB II
PEMBAHASAN

3. Pengawasan Terhadap Advokat
Pengawasan terhadap advokat adalah topik yang kian menarik karena saat ini hampir semua profesi tengah diadili oleh masyarakat. Pailitnya Enron dan World. com, misalnya, mencuatkan kembali pertanyaan tentang tanggung jawab profesional dan sosial dari profesi akuntan dan advokat. Di AS, organisasi akuntan sedang melakukan kaji ulang atas ketentuan etika akuntan karena takut akan dihukum masyarakat sebagai perampok dan pembohong profesional (super white collar crime).
Dalam profesi advokat di AS, misalnya, kesadaran akan tanggung jawab profesional dan social ini sudah lama disadari dan karena itu di hampir semua negara bagian, kita melihat pengawasan profesi advokat yang melibatkan publik. Di banyak negara bagian pengawasan itu dilakukan secara bersama-sama oleh sebuah Komisi Pengawas yang terdiri dari para advokat, publik (konsumen) dan Mahkamah Agung Negara Bagian. Komisi Pengawas ini adalah suatu birokrasi yang mempunyai divisi penyelidikan (investigasi) dan pemeriksaan (ajudikasi). Kerja Komisi Pengawas ini amat efektif dan berhasil memaksa advokat untuk berusaha maksimal memperhatikan kepentingan publik (konsumen) karena konsumen sama sekali tidak boleh dirugikan.
Fakta menunjukkan paling tidak sekarang ada 4 organisasi advokat yang mengakui sebagai wadah tunggal yaitu IKADIN, AAI, PERADI dan KAI. Tidak aneh karena konsep wadah tunggal yang sifatnya top down dan bukan aspirasi advokat Indonesia, akhirnya menimbulkan gelombang protes dari para advokat setelah diundangkannya UU advokat sejak tahun 2003 dan aksi protes serta gugatan ini diperkirakan akan terus berlanjut sampai nanti ada penyelesaian melalui Kongres advokat Indonesia dan amandemen UU Advokat. Organisasi advokat menjadi tidak fokus pada peningkatan mutu dan kualitas advokat serta pemberantasan korupsi yudisial, karena organisasi advokat yang tidak solid dan ribut terus menerus. Kursus (pelatihan) advokat, ujian advokat, CLE (Continuing Legal Education), rekrutmen, pelatihan, penyumpahan, kurikulum pendidikan advokat dan lain-lain akan terbengkalai dan akan berakibat kepada mutu pelayanan dan pemberian jasa hukum (legal services) kepada masyarakat c.q. para pencari keadilan menjadi rendah dan berbagai pelanggaran kode etik tidak ditanggulangi sebagaimana seharusnya.
Padahal apabila organisasi profesi advokat di Indonesia mempunyai manajeman organisasi berkualitas yang dapat melahirkan advokat-advokat berkualitas dan berbakat, maka hal ini justru akan semakin meningkatkan mutu putusan dan membantu hakim-hakim dalam memutus perkara. Hakim akan lebih mudah mengambil keputusan dalam setiap perkara apabila dihadapkan dengan advokat-advokat berkualitas dan berbakat dengan mengambil argumen hukum berkualitas yang diberikan oleh advokat tersebut. Proses peradilan dalam hal ini oleh negara-negara Eropa yang menganut sistem hukum Civil Law disebut Investigation by magistrate. Dengan ini diharapkan putusan yang diambil oleh hakim akan menjadi baik dan adil jika advokatnya pun baik dan berkualitas. Namun yang terjadi saat ini adalah mutu putusan pengadilan merosot, sering kali tidak adil dan tidak bermutu, dimana tidak sedikit advokat-advokat yang justru terlibat dalam Korupsi Yudisial dalam hampir setiap proses peradilan. Hal ini menunjukkan betapa merosotnya kualitas advokat di Indonesia. Langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu dan pengawasan profesi advokat adalah dengan membentuk Dewan Etika Profesi Advokat Nasional oleh organisasi-organisasi profesi advokat yang ada di Republik Indonesia yang bertujuan untuk melakukan pengawasan perilaku dan penegakan kode etik profesi advokat secara efektif, serta penindakan terhadap advokat yang berasal dari organisasi manapun yang melanggar kode etik profesi advokat. Dewan ini akan melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, advokat-advokat senior yang berintegritas, mantan hakim dan jaksa kredibel dan tokoh-tokoh dari berbagai organisasi profesi advokat dan anggota dari organisasi penegak hukum. Organisasi-organisasi advokat kelak akan membentuk Komite Etik untuk melakukan fit and proper test terhadap tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, advokat, mantan hakim, mantan jaksa dan tokoh-tokoh lainnya yang mempunyai kredibilitas dan integritas yang layak untuk menjadi anggota Dewan Kode Etik Profesi Advokat.
Dengan adanya Dewan Etika Profesi Advokat Nasional ini maka dapat dihindari adanya advokat “kutu loncat” baik yang terkena teguran, sanksi skorsing (pemecatan sementara) maupun pemecatan seumur hidup, namun masih tetap bisa berpraktik di Pengadilan dengan berpindah ke organisasi advokat lain karena putusan-putusan dewan kehormatan organisasi advokat tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga peradilan di seluruh Indonesia, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini untuk mengikis semangat “esprit de corps”. Advokat harus benar-benar profesional dan tidak menggunakan organisasi sebagai tameng untuk berlindung dari pelanggaran kode etik. Dengan ini etika profesi advokat akan dapat ditegakkan dan advokat lebih diawasi secara ketat dan tegas.
Sebenarnyanya pengawasan terhadap advokat sudah ada rambu-rambunya, tinggal pengawas itu mau melihat secara obyektif atau malah sebaliknya, rambu-rambu tersebut pernah dirumuskan oleh beberapa organisasi Advokat yang intinya tidak jauh berbeda, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Advokat, IKADIN pernah membuat rumusan tentang kode Etik yang isinya antara lain:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasehat dan bantuan hukum tanpa diskriminatif
c. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran; dan seterusnya sampai huruf “k”. Penulis sengaja berhenti di sini tidak perlu saya paparkan semua sampai huruf “k”, karena menurut saya yang penting cukup 3 huruf saja, yang lain sekedar pelengkap saja, termasuk organisasi yang lainpun juga intinya seperti ini.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Advokat, yang punya hak mengawasi Advokat adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi yang mewilayahi para Advokat, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, (Keputusan Bersama Antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor 005 Tahun 1987) hanya yang perlu dijawab, sejauhmana pula para pengawas itu menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan sejauhmana ketaatan para Advokat tersebut. Sebetulnya pengawas tidak perlu banyak-banyak instrumen yang dipakai untuk mengawasi Advokat, cukup memakai tiga huruf itu saya kira sudah efisien, karena rujukan untuk bisa mengatakan melanggar atau tidak adalah dari kode etik profesi itu sendiri, yaitu apabila Advokat itu tidak taat pada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan diskriminasi, tidak menegakkan hukum, tidak berlaku adil, tidak menjalankan kebenaran dan tidak melakukan kejujuran, inilah parameternya untuk mengetahui Advokat itu melanggar kode Etik atau tidak.

2. Fungsi Pengawasan Terhadap Advokat
Dewan Kehormatan untuk menjamin terlaksananya secara taat asas Kode Etik advokat Indonesia. Jadi peran Dewan Kehormatan sangat menentukan. Tanpa itu sebenarnya semua ini menjadi mandul. Kode Etik Advokat Indonesia telah mengatur Tata Cara Pengaduan secara jelas di dalam Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu:
1) Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2) Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang/daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3) Bilamana pengaduan disampaikan kepad Dewan Pimpinan Cabang/Daerah maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4) Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.\
Di dalam pelaksanaan kode etik Advokat, sering sekali terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh para Advokat. Terhadap pelanggaran-pelanggaran kode etik Advokat tersebut, Kode Etik Advokat telah mengatur mengenai hukum acara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Dalam Pasal 10 ayat (2) Kode Etik Advokat, disebutkan: Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu: Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dan Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
Mengenai Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah diatur dalam Pasal 13 Kode Etik Advokat, yaitu:
1) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2) Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3) Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawabannya secara tertulis. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4) Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5) Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7) Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat dan berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti.
8) Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku; dan perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kemudian, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9) Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir maka Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti kekuatan biasa.
Sedangkan mengenai pemeriksaan suatu pengaduan yang dilakukan melalui Tingkat Dewan Kehormatan Pusat, dilakukan dalam hal Pemeriksaan Tingkat Banding, seperti yang diatur dalam Pasal 18 Kode Etik Advokat, yaitu:
a) Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.
b) Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan.
c) Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku pembanding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
d) Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
e) Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
f) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat.
g) Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
h) Dewan Kehormatan Pusat memutus dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap Ketua Majelis.
i) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.
j) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika dia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
k) Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
l) Dewan Kehormatan Pusat secara prerogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
m) Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.

2. Penindakan Atas Pelanggaran Kode Etik Advokat
Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka 76 Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004 Ibnu Hajar: Pengawasan Advokat …harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi Advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi.
Namun dimasa lalu sebelum Undang-Undang Advokat dinyatakan sah berlaku, tindakan administratif yang dilakukan oleh dewan kehormatan dari organisasi Advokat tidak selalu efektif, karena seorang anggota yang dikenai sanksi administratif tersebut tidak mau secara suka rela mentaati dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi lain. Itulah salah satu kelemahan yang muncul, jika pluralisme organisasi Advokat Indonesia tidak membuat kesepakatan bersama tentang berlakunya satu kode etik profesi.
Kelemahan lainnya juga didapati para Advokat yang melanggar kode etik profesi, bilamana advokat tersebut tidak bernaung di bawah salah satu organisasi Advokat. Dewan kehormatan hukum tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administrasi terhadap Advokat yang bukan anggotanya. Menyadari kemungkinan tidak efektifnya pengawasan terhadap kode etik profesi oleh dewan kehormatan organisasi Advokat itu maka pembuat Undang-undang memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Advokat.
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 36 disebutkan bahwa: “ Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan Notaris”.Pasal 54 (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa: “Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan atas pekerjaan penasehat hukum dan notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.
Berdasarkan ketentuan itu kelihatan bahwa, badan kekuasaan negara dan para pejabatnya yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan bila terjadi pelanggaran kode etik profesi oleh Advokat. Mereka itu adalah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sebagai pengawas tertinggi, sedangkan Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri adalah pengawas tingkat daerahnya masing-masing.

BAB III
PENUTUP

Perilaku tercela dari advokat bukan lagi cerita aneh di telinga kita. Bila ada pepatah yang mengatakan, mayoritas hakim kelak akan masuk neraka, pepatah itu berlaku pula bagi paraadvokat. Penghargaan terhadap sumpah serta kode etik advokat amat rendah untuk tidakdikatakan tidak ada sama sekali. Celakanya, fenomena ini tak hanya terjadi pada advokat pemula karena menyebar ke banyak sekali advokat. Yang paling menyedihkan, karena ada advokat senior mengaku bahwa melakukan perselingkuhan dengan polisi, jaksa, hakim, dan sesama advokat itu wajar sebaga sebuah kenyataan. Bagi advokat pemula, pernyataan ini dianggap pembenaran.
Selama ini Dewan Kehormatan Advokat tak banyak berperan. Hanya ada sedikit kasus yang sampai ke meja Dewan Kehormatan Advokat. Mengapa? Bukan karena tak ada pelanggaran kode etik advokat, tetapi karena semangat saling melindungi sesama anggota profesi telah membuat pengaduan ke Dewan Kehormatan Advokat seperti tabu. Masyarakat pencari keadilan tak sudi mengadu ke Dewan Kehormatan Advokat karena curiga akan adanya perselingkuhan profesi. Kecurigaan ini amat beralasan karena struktur Dewan Kehormatan Advokat yang amat parokial.
Di tengah ketidakpercayaan terhadap integritas profesi advokat, seharusnya organisasi advokat membuka diri dan mengundang mantan hakim dan akademisi hukum yang mempunyai reputasi terpuji.
Untuk mewujudkan Advokat yang profesional, maka ini sekedar masukan bahwa:
1. Harus berani tidak melanggar Kode Etik
2. Harus berniat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan
3. Harus berani bertindak dan berkata: tidak akan memberi apapun kepada penegak hukum yang lain, termasuk kepada Hakim dengan tujuan untuk dimenangkan perkaranya
4. Pengawas harus bertidak tegas dan obyektif dalam menjalankan tugas kepengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzie Yusuf Hasibuan, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia, (Jakarta : Fauzie & Partners, 2007)

Jurnal, Dr. Frans H. Winarta SH, MH, Urgensi Pembentukan Dewan Etika Profesi Advokat Nasional, Jumat 25 November 2011

Jurnal Al-mawarid, Pengawasan Advokat Upaya Menuju Profesionalisme, 2004

http://rahmiarrahman.blogspot.com/2012/12/ode-etik-advokat.html, terakhir diunduh pada tanggal 01 November 2013, pukul 20:04 WIB

Koran Kompas, 24 April 2003

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s