Perjanjian Jual Beli (Hukum Perancangan Kontrak)

TUGAS HUKUM PERANCANGAN KONTRAK

PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nona Jennie, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kota Lampung, pada tanggal 10-07-1990 (sepuluh Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Pekerjaan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau, untuk sementara bertempat tinggal di Pekanbaru, Kost Imut Jalan Abdul Muis nomor 15, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Lampung, nomor 737110.290671, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut penjual;
2. Tuan Denial, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 02-03-1990 (dua Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Rambutan nomor 123, Kecamatan Marpoyan Damai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk kota Pekanbaru, nomor 737113.201177.0001, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut pembeli
dengan ini menerangkan bahwa :
Penjual adalah pemilik sah dari Handphone Blackberry Torch 9800, bersama-sama dengan seluruh bagian-bagiannya yaitu handphone, headset, charger, casing, yang selanjutnya disebut dengan unit-unit. Penjual bermaksud menjual unit-unit tersebut kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli unit-unit tersebut dari penjual berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli
Karena itu penjual dan pembeli telah saling bersetuju membuat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini :
Pasal 1
(1) Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, penjual dengan ini menjual dan menyerahkan kepada pembeli yang dengan ini membeli dan menerima penyerahan dari penjual atas unit-unit tersebut.
(2) Unit/unit-unit tersebut menjadi milik pembeli dan pembeli mempunyai hak milik penuh atas unit/unit-unit tersebut terhitung sejak tanggal penyerahan unit-unit-unit.
Pasal 2
(1) Harga unit-unit tersebut telah disetujui oleh penjual dan pembeli secara tunai sebesar Rp 2.500.000,-

Pasal 3
(1) Unit/unit-unit yang ntelah dijual dan diterima penyerahannya oleh pembeli tidak dapat ditukar, dikembalikan, atau dibatalkan.
(2) Risiko karena kerusakan, kehilangan, kemusnahan yang disebabkan oleh apapun atas unit-unit tersebut dipikul oleh pembeli.
Pasal 5
(1) Penjual dengan ini menyatakan dan menjamin pembeli bahwa unit-unit bebas dan tidak sedang dijual atau dijanjikan untuk dijual kepada pihak lain selain dari pembeli.
(2) Penjual menjamin pembeli bahwa unit/unit-unit dalam keadaan baik dan menjamin biaya service selama satu tahun atas kerusakan karena kesalahan perakitan.
Pasal 7
Penjual dan pembeli setuju menyelesaikan sengketa yang timbul dan perjanjian ini secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian ini dibuat di Pekanbaru, jalan Pattimura nomor 9, Fakultas Hukum Universitas Riau, pada hari ini Senin, tanggal 09-05-2011 (Sembilan Mei dua ribu sebelas) dan ditandatangani bersama oleh penjual dan pembeli.

Pihak Pembeli Pihak Penjual

………………….. ………………

2. a. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
wujud wanprestasi Riwan si pedagang buah adalah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
b. Banun dapat menolak untu menerima buah yang diantarkan oleh Riwan. Karena :Akibat wanprestasi yang dilakukan Riwan, telah menimbulkan kerugian bagi Banun, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi Riwan yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:
1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).
Sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang debitur disebutkan dalam pasal 1237 KUHPer. Yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Peralihan resiko dapat digambarkan demikian : Menurut pasal 1460 KUHPer, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual. Jadi dengan lalainya sipenjual, resiko itu beralih kepada dia.
Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :
Exeptio non adimpleti contractus :Berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya mana kala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
3. a. unsur-unsur kontrak:
• Unsur Esensiali
Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 13
• Unsur Naturalia
Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
• Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure esensial dalam kontrak tersebut.

b. fase kontrak
pra kontrak :
Didalam fase pra kontrak terjadi kesepakatan tentang hal-hal yang pokok, didalam
perjanjian telah disepakati sejumlah prinsip. Apabila perjanjian pendahuluan ini tidak
dilanjutkan, maka diantara kedua belah pihak tidak dipertimbangkan masalah ganti rugi.

Kontrak
Fase kesepaktan- pemenuhan syarat sahnya- pelaksanaan dan berakhirnya.

pasca kontrak
fase garansi- pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi, dan tuntutan pihak ketiga (vrijwaring)

c. force majeure
Force Majeur Objektif: terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak, tidak mungkin lagi dipenuhi tanpa adanya kesalahan debitur, misalnya: kebakaran disebut juga physical impossibility.
Force Majeur Subjektif: berhubungan dengan kemampuan ataupun perbuatan debitur, misalnya: jatuh sakit

4. a. Judul Perjanjian umumnya bermuatkan jenis perjanjian apa yang dikehendaki oleh para pihak. Sangat disarankan untuk membuat judul perjanjian secara lengkap. ketidaksesuaian antara nama (judul) perjanjian dengan isi perjanjian mengakibatkan perjanjian menjadi samar dan tidak jelas, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yaitu syarat objektif “adanya hal tertentu”. Syarat ini menghendaki adanya kejelasan terhadap objek yang diperjanjikan.
dalam hal “salah memberi penamaan pada perjanjian” saya setuju dengan Alert yang menyatakan bahwa surat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Ketidaksesuaian antara nama (judul) perjanjian membuat surat perjanjian menjadi batal.
b. Berkaitan dengan meterai atau bea meterai menurut Pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan demikian maka tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa) maka tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata.
Bila suatu surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan atau yang disebut “nazegelen”

PERJANJIAN JUAL BELI HANDPHONE

Pada hari ini Selasa, tanggal 28-07-2011 (dua puluh delapan Juli dua ribu sebelas) bertempat di Pekanbaru, dibuatlah perjanjian oleh dan antara:
1. Nona Maisaroh Indrastuti, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kabupaten Kampar, pada tanggal 15-07-1991 (lima belas Juli seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Pekerjaan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau, bertempat tinggal di Bangkinang, Jalan Ahmad Yani nomor 15, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar, nomor 737110.298761, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut penjual;
2. Tuan Abitya Sentosa, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 21-04-1991 (dua puluh satu april seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu), Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Paus nomor 123, Kecamatan Marpoyan Damai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk kota Pekanbaru, nomor 737113.201177.0001, Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, Selanjutnya disebut pembeli
dengan ini menerangkan bahwa :
Penjual adalah pemilik sah dari Handphone Iphone 4G, bersama-sama dengan seluruh bagian-bagiannya yaitu handphone, headset, charger, casing, yang selanjutnya disebut dengan unit-unit. Penjual bermaksud menjual unit-unit tersebut kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli unit-unit tersebut dari penjual berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli.
Selanjutnya atas dasar pertimbangan yang telah ditetapkan maka para pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s