WARIS GOLONGAN SATU BERDASARKAN BW

Menurut pasal 830 BW, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874 BW, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang -undang sekedar terhadap itudengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah.

Syarat-syarat pewarisan  :

  1. Orang yang menjadi ahli waris harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Hak ini timbul karena :
  2. Adanya hubungan darah baik sah atau di luar kawin (Psal 832 KUH Perdata)
  3. Pemberian melalui surat wasiat ( Pasal 874 KUH Perdata )
  4. Orang menjadi ahli waris, harus sudah ada pada saat pewaris meninggal dunia ( Pasal 836 KUH Perdata ). Dengan Pengecualian apa yang diatur dalam Pasal 2 KUH Perdata

Pasal 838 KUHPdt yang dianggap tidak patut jadi ahli waris, sehingga dikecualikan dari pewarisan adalah :

  1. mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh pewaris;
  2. mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena fitnah telah menjadikan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat;
  3. mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
  4. mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Harta yang diwariskan

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sistem hukum waris BW mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum adat jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem BW, tidak mengenal hal tersebut, melainkan sebaliknya yaitu harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

WARIS GOLONGAN I

Golongan ini terdiri dari anak dan keturunannya kebawah tanpa batas beserta janda atau duda. Menurut ketentuan pasal 852 KUHPdt, anak-anak walaupun dilahirkan dari perkawinan yang berlainan dan waktu yang berlainan, laki-laki atau perempuan mendapatkan bagian yang sama, mewaris kepala demi kepala. Anak yang dapat ini terbagi dua yaitu:

  1. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan dengan tidak mempermasalahkan kapan anak itu dibangkitkan oleh kedua suami istri atau orang tuanya. Anak sah mewaris secara bersama-sama dengan tidak mempermasalahkan apakah ia lahir lebih dahulu atau kemudian atau apakah ia laki-laki atau perempuan.
  2. Anak luar perkawinan, yaitu anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami istri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang dari suami atau istri dengan orang lain sebelum mereka menikah.

Bagian warisan untuk anak yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut :

  1. 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan anak yang sah serta janda atau duda yang hidup paling lama;
  2. ½ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga;
  3. ¾ dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar perkawinan mewaris bersama-sama ahli waris golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat keenam.
  4. ½ dari bagian anak sah, apabila ia mewaris hanya bersamasama dengan kakek atau nenek pewaris, setelah terjadi
  5. Anak yang lahir dari zina dan anak yang lahir dari orang tua yang tidak boleh menikah karena keduanya sangat erat hubungan kekeluargaannya, menurut sistem BW sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya, anak-anak tersebut hanya berhak memperoleh bagian sekedar nafkah untuk hidup seperlunya, (lihat Pasal 867 BW).

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 852 (a) BW Golongan I dengan 2 Perkawinan

Ada 2 perkawinan, dimana Pewaris sebelum menikah dengan pasangannya, sudah mempunyai anak dari perkawinan terdahulu. Bagian dari Pasangannya si Pewaris TIDAK BOLEH MELEBIHI bagian-bagian yang harus diterima oleh anak-anaknya Pewaris. Oleh karena itu, pasangan baru dari pewaris atau pasangannya yang dari perkawinan paling baru hanya dapat memperoleh bagian waris maksimal ¼ bagian.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggiderajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli Waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.

Bagian seorang isteri ( suami ), kalau ada anak dari perkawinannya dengan yang meninggal dunia, adalah sama dengan bagiannya seorang anak. Jika perkawinan itu bukan perkawinan yang pertama, dan dari perkawinan yang dahulu ada juga anak -anak, maka bagian dari janda ( duda )itu tidak boleh lebih dari bagian terkecil dari anak -anak yang meninggal dunia. Bagaimanapun juga seorang janda ( duda ) tidak boleh mendapat lebih dari ½ dari harta warisan. Di atas disebut bahwa jika ada anak dari perkawinan yang dahulu, maka bagian dari seorang janda ( duda ) tidak  boleh lebih dari bagian terkecil dari anak -anak peninggal warisan. Lebih dahulu telah adaketentuan bahwa bagian dari seorang anak adalah sama, meskipun dari lain perkawinan. Untuk  dapat mengerti arti dari kata ” terkecil ” itu, perlu diingat bahwa pasal ini adalah pasal yang disusulkan kemudian yaitu dengan Stbld. 1935 No. 486, dengan maksud supaya memperbaiki kedudukan seorang janda ( duda ) yang dengan adanya pasal itu bagiannya dipersamakan dengan seorang anak.

Asas lex Hoc Edictali : Ada Perkawinan Baru

Apabila pewaris meninggalkan istri/suami ke Dua dan istri/suami pertama meninggal/bercerai (perkawinan kedua) maka  maka berlaku Asas Lex Hac Edictali yang berisi :

  1. Bagian istri kedua tidak boleh lebih besar dari pada bagian yang terkecil dari satu orang  anak  dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti anak tadi, jadi boleh sama besar.
  2. Bagian istri/suami kedua tidak boleh lebih dari ¼ bagian atau maksimal adalah ¼ bagian

Contoh

P menikah dengan A dan memiliki 3 orang anak (B,C,D). karena sakit kemudian A meninggal dunia. Akhirnya P menikah lagi dengan X dan tidak memiliki anak. Kemudian P meninggal dunia. Siapakah Ahli waris P. dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya?

Ahli waris P = X, B, C, D

Bagian masing-masing = 1/4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s